Ini menyulitkan Hanura, lantaran saat ini partai tersebut terpecah menjadi dua kubu.

Hanura pun sebelumnya dalam rapat dengar pendapat, mengusulkan agar verifikasi faktual dilakukan berdasar pada data yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Namun jika KPU bersikeras tetap melakukan verifikasi faktual berdasar pada kepengurusan SK Menkumham, maka data sipol yang telah diunggah tentunya akan berubah.

Baca: Kubu Sudding Temui Pimpinan DPR, Klaim sebagai Pengurus Resmi DPP Hanura

Perlu diketahui Menkumham Yasonna Laoly baru saja mengeluarkan SK Kepengurusan yang mengakui kepengurusan Hanura yang dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO), dengan susunan yang tentunya sesuai dengan kubu OSO.

Sebelumnya, DPP Partai Hanura memang tengah bergejolak jelang Pilkada serentak 2018 dan memasuki tahun politik 2019.

Partai tersebut pecah menjadi dua kubu, yakni kubu OSO dan kubu Sarifuddin Sudding.

Awal munculnya mosi tidak percaya terhadap OSO yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura karena terkait permasalahan rekomendasi Pilkada dan sejumlah pelanggaran lainnya.

Bahkan tidak hanya itu, kedua kubu itu pun saling tuduh dan saling klaim memiliki dukungan dalam partai tersebut.

Hingga akhirnya kubu Sudding menuduh OSO menggelapkan uang sekira Rp 200 miliar, memasukkan uang itu ke dalam rekening perusahaannya, kemudian diputar demi kembali menghasilkan uang.

Kubu Sudding menuding OSO memasukkan uang tersebut ke dalam perusahaan miliknya, OSO Sekuritas.