Acara Konferensi bertajuk “Peran Umat Islam dalam Pengelolaan Pelaksanaan Haji dan Menjaga Situs-situs Sejarah Islam” yang rencananya diselenggarakan di UIN Jakarta 25 Januari 2018 terpaksa pindah lokasi karena pihak rektorat minta acara tersebut dibatalkan. “Saya tanya kenapa? Karena Arab Saudi tidak mau acara ini berlangsung,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan, Ziyad Abdul Malik. Pihak penyelenggara memindahkan acara seminar ke Kampus Universitas Indonesia, dan terlaksana di Fakultas Hukum Pusat Studi Jepang.

“Saya tidak menyerah, saya akan terus mengadakan acara-acara seperti ini karena ini merupakan kebebasan kita sebagai mahasiswa untuk mengkaji segala ilmu. Dengan sikap seperti itu Arab Saudi telah mencampuri kedaulatan kita sebagai rakyat Indonesia yang merdeka,” kata Ziyad.

Acara seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka membicarakan tentang pengelolaan haji yang dilakukan Arab Saudi selama ini, serta membahas persoalan situs-situs peninggalan islam di Arab Saudi yang bukan hanya tidak dijaga malah justru banyak dihancurkan. Seperti makam sahabat-sahabat dan keluarga nabi di makam baqi’ yang diratakan oleh rezim yang berkuasa yakni Saudi.

“Kita perlu membuka wawasan kita dan juga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya bahwa haji ini bukan cuma milik Arab Saudi. Tapi haji adalah milik semua umat islam. Dan kita semua berhak ikut mengelolanya apabila yang mengelola hari ini tidak becus mengelolanya,” ungkap Ziyad.

Sementara itu, Ir. Mujtahid Hashem (Sekjend Garda Suci Merah Putih) yang hadir menjadi salah satu pembicara pada seminar itu mengatakan bahwa konferensi haji pertama, menentang Saudi menjadi pengelola haji, sudah dilakukan Al-Azhar.

“Al-Azhar dalam konferensi pertama menentang Saudi ketika awal berkuasa didukung oleh inggris. Al-Azhar mengumpulkan kaum muslimin, dan ulama-ulama. Hasil konferensinya menyatakan bahwasannya Saudi tidak memiliki kapasitas intelektual, tidak mempunyai kapasitas spiritual, dan juga kapasitas keilmuan, mereka tidak layak mengurus tempat-tempat suci. dan tidak sah mereka mengelola tempat-tempat suci. Akan tetapi karena Saudi didukung oleh pemenang perang dunia I dan perang dunia II, juga melakukan konferensi internasional (tandingan) mengumpulkan siapa saja yang dianggap ulama untuk menjustifikasi, melegitimasi, bahwasannya Saudi layak mengurus Mekah dan Madinah,” ungkap Mujtahid.

Selain itu Mujtahid menambahkan, sikap Saudi yang memilih berkoalisi dengan kaum Musyrikin (imperialisme modern, zionisme internasional, yang diwakili Amerika, Israel dan juga Inggris) bertentangan dengan semangat haji itu sendiri. Karena dalam ritual ibadah haji salah satunya adalah berlepas diri dari kaum musyrikin.

Persoalan lain adalah keamanan di Saudi itu sendiri. Lebih lanjut Mujtahid menjelaskan bahwa Saudi Arabia menyerahkan national security, termasuk bandara, kemudian haji di Mekah dan Madinah kepada kontraktor-kontraktor zionis Israel. Ini yang menurutnya jadi problem sampai saat ini di Arab Saudi. Bagi siapa saja yang serius melakukan perlawanan terhadap rezim zionis Israel, maka ketika datang ke haji dan umrah itu bisa membuat dirinya terancam keamanannya.