Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo menegaskan Gereja Katolik tidak akan pernah memberikan perintah untuk memilih calon A maupun B dalam tiap agenda politik, baik pilkada, pileg, maupun pilpres.

Ia pun menekankan bahwa Gereja Katolik merupakan institusi, dan Uskup maupun tokoh terkait dalam agama tersebut harus memiliki sikap netral dalam memberikan imbauan bagi umat Katolik yang ingin menggunakan hak pilih mereka.

"Tidak akan pernah Gereja Katolik memilih mengatakan pilih A pilih B, tidak akan pernah, artinya Gereja Katolik ya institusi ya, orang-orang seperti kami ini tidak akan pernah berkata begitu, karena tidak boleh," ujar Ignatius, saat ditemui di Gereja Katedral Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (1/4/2018).

Ignatius mengatakan, akan ada sanksi yang didapatkan tokoh seperti dirinya, jika menyampaikan keberpihakan dalam kontestasi politik.

Pasalnya, pemuka agama seperti dirinya memiliki fungai sebagai penjaga persatuan.

Baca: Shawn Adrian Takut Ketemu Sophia Latjuba dan Bucek Depp, Ada Apa?

Baca: Gathnas Ketiga Yamaha NMAX Club Indonesia Dikemas Beda

"Kalau nanti saya (mengatakan) memilih A, itu tidak boleh ya, (bisa) langsung (kena) kartu kuning saya, karena fungsi kami, orang-orang seperti kami (penting) dalam menjaga persatuan," tegas Ignatius.

Ia memahami, dalam kalangan umat Katolik pun perbedaan dalam keberpihakan politik memang selalu ada, namun ia bersama tokoh Katolik lainnya akan berusaha untuk mempersatukan perbedaan itu.

Moral politik, kata Ignatius, harus dipegang teguh oleh tiap umat meskipun mereka mendukung atau berada dalam lingkungan politik yang berbeda.

"Dan umat Katolik itu orientasi politiknya berbeda-beda, dan itu harus kita satukan, dimanapun anda berada, dalam partai politik apapun, moral Katolik harus dipegang," jelas Ignatius.

Lebih lanjut, ia secara tegas kembali menekankan bahwa tokoh agama seperti dirinya dilarang berpolitik.

Jika sampai ketahuan bahwa ada diantara pihaknya yang ikut berpolitik, maka sanksi berupa 'kartu kuning' pun bisa saja diberikan.

"Itu yang menjaga kami, kalau awam yang berpolitik silakan, kalau kami tidak boleh, ya itu kartu kuning itu, secepat mengucapkan, secepat kartu kuning yang akan muncul," kata Ignatius.