"Dalam konteks Asean, KPPU selama ini memposisikan dan diposisikan sebagai 'Guru' dalam bidang persaingan. Banyak staf otoritas persaingan negara lainnya yang datang ke KPPU untuk menimbah ilmu persaingan dengan cara menempatkan stafnya di KPPU dalam hitungan bulan hingga tahun," katanya.

Selain itu, KPPU juga telah menjadi inisiator pembentukan jaringan pengajar dan peneliti persaingan di Asia Timur.

Inisiatif ini digulirkan di Bali, tahun 2017, ketika KPPU menjadi tuan rumah pertemuan EATOP.

Langkah ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai knowledge hub untuk isu-Isu persaingan di Asia Timur dan ASEAN.

Isu lain yang juga sangat strategis bagi perekonomian Indonesia adalah agenda amandemen UU 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan lima isu krusial.

Pertama, penguatan kelembagaan KPPU sehingga Sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, menggeser regim merger dari post merger yang membebani pelaku usaha menjadi pre merger notification yang sejalan praktek internasional terbaik.

Ketiga, perubahan formula denda persaingan menjadi setinggi-tingginya 30 persen dari penjualan barang dimana pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Keempat, mengadopsi program liniensi atau whistleblower dengan memberi keringanan hukuman bagi pelaku usaha yang kooperatif selama periode pemeriksaan.

Kelima, memperluas kewenangan KPPU sehingga menjangkau pelaku usaha di negara lain tetapi memiliki kegiatan bisnis di Indoensia.

Selanjutnya, KPPU ke depan tetap harus menyeimbangkan antara pencegahan dengan penegakan hukum yang kuat.

"Prinsipnya, mencegah terjadinya pelanggaran jauh lebih baik dibanding menghukum tanpa mengabaikan tindakan hukum bagi mereka yang melanggar hukum," katanya.

Dengan berakhirnya masa jabatannya, Syarkawi pun mengucapankan terima kasih terhadap semua pihak yang sudah membantu dan bekerja sama dengan pihaknya.