Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ijtima Ulama yang merekomendasikan soal calon presiden dan wakil presiden dinilai bukan hasil keputusan resmi sejumlah Ormas Islam.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Muhammad Ziyad dalam diskusi bertajuk 'Pilpres, Ijtima Ulama, dan Kepemimpinan Islam' di Sekretariat SAMAWI, Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta, Minggu (5/8/2018).

"Ijtima ini (rekomendasi capres-cawapres) dilakukan bukan melalui ormas besar. Sebab ada dua ormas mainstream di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah, namun tak diajak. Hanya indinvidu-individu saja (dari NU dan Muhammadiyah)," katanya.

Baca: Wasekjen PKB Sebut Pilpres Saat Ini Paling Tidak Jelas

Meski demikian, rekomendasi itu, kata dia tetap sah.

Namun tak ada kewajiban untuk mengikuti rekomendasi tersebut.

Sebab, wadah perkumpulan ormas Islam di Indonesia ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Di Indonesia (MUI) ini dalam komisi fatwa. Ini lahir produk keputusan-keputusan hukum," ujar Ziyad.

Baca: KPU Punya Dasar Kuat Menyatakan Bacaleg Hanura Tidak Memenuhi Syarat

"Kalau di NU ada Batshul Masail. Kalau di PP Muhammadiyah ada Majelis Tarjih. Kalo di Ijtima Ulama ini (rekomendasi Ijtima Ulama) apakah ada undangannya. Saya nggak tahu. Saya tahunya dalam konteks individu," imbuhnya.

Menurut dia, rekomendasi ulama biasanya hanya menyebutkan kriteria-kriteria calon pemimpin, dan tidak menyebutkan nama.

Hal tersebut guna menjaga kebersamaan dan persaudaraan umat agar tidak berpolemik.
Sebab, hampir semua tokoh-tokoh Islam ada disemua partai politik.

Baca: KPU Punya Dasar Kuat Menyatakan Bacaleg Hanura Tidak Memenuhi Syarat

"Dalam radar Fikih memang tak disalahkan (mengungkapkan nama) tapi kan ulama biasanya gak menyebutkan nama," katanya.

Menurut dia, kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin itu harus memiliki wawasan yang luas, fisik dan kepribadiannya kuat, dapat dipercaya dan, memiliki Integritas yang baik.

Diketahui ijtima ulama merekomendasikan dua nama untuk menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

Mereka adalah Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan ulama kondang asal Riau Abdul Somad.