Kata Sekjen PPP, di Koalisi Jokowi Tidak Ada Power Sharing Rebutan Jabatan Menteri
Saat ini, sebanyak sembilan parpol sudah menyatakan sikap akan mengusung Jokowi dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani, mengatakan komunikasi politik dengan partai politik di luar sembilan parpol pengusung Presiden petahana, Joko Widodo, masih terus dilakukan.
Menurut dia, komunikasi politik dilakukan kepada semua parpol tanpa terkecuali.
Sehingga, jumlah koalisi parpol pengusung Jokowi berpotensi bertambah.
"Komunikasi politik dengan parpol belum bergabung tetap berjalan. Komunikasi masih berjalan, bisa bertambah tetapi kalau bisa jangan berkurang. Kan ada PAN, PKS dan PBB, dengan semua partai," ujar Arsul ditemui di kantor KPU RI, Selasa (7/8/2018).
Baca: Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Said Aqil: Potongan Saya Ngaji
Saat ini, sebanyak sembilan parpol sudah menyatakan sikap akan mengusung Jokowi dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.
Sembilan parpol tersebut, yaitu PDI P, Partai Golkar, PKB, PPP, Hanura, NasDem, PKPI, Perindo, dan PSI.
Dia menegaskan, dibarisan parpol pengusung mantan gubernur DKI Jakarta itu tidak dibahas mengenai jatah bagi-bagi posisi menteri atau pejabat tinggi negara.
Namun, kata dia, pembahasan terkait power sharing atau pembagian kekuasaan.
"Sekarang di koaliisi tidak pernah ada. Kami bicara power sharing. Makanya boleh dibilang koalisi ini agak aneh, karena tidak ada rebutan jabatan menteri, jabatan apalah," tambahnya.
