Laporan Reporter Kontan, Kiki Safitri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief melontarkan tudingan soal mahar politik sejumlah Rp 500 miliar yang diduga diberikan Sandiaga Uno kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk memuluskan pencalonannya sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Namun tudingan dibantah langsung oleh Sandiaga Uno.

“Kita bisa pastikan itu tidak betul,” kata Sandiaga Minggu (12/8/2018) di Ancol Jakarta Utara.

Sebelumnya, Andi mengklaim mengetahui soal mahar  politik tersebut dari tim kecil Partai Gerindra yang  salah satu anggotanya adalah Fadli Zon.

Namun Fadli Zon membantah tudingan Andi Arief tersebut dan menyebutkan bahwa dalam pilpres memang dibutuhkan dukungan logistik sebagai dana kampanye.

Sandiaga mengatakan, segala sesuatunya terkait dengan dana kampanye partai politik haruslah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sebab, masyarakat akan menilai calon-calon pemimpin yang memiliki sikap anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Baca: Pernyataan Sandiaga Uno tentang Kekayaannya di Sejumlah Perusahaan

“Tidak benar mahar, karena semuanya harus sesuai undang-undang. Sekarang itu kami  kan harus pastikan tidak boleh ada lagi ‘hengki pengki’ dalam politik masyarakat,” sebut Sandiaga.

Menurutnya,  pihaknya akan sangat terbuka dengan dana kampanye. Ia menyebut bahwa penyediaan logistik untuk kampenya juga memiliki banyak sektor yang tidak murah, ini juga harus ia sediakan kepada tim pemenangan.

“Saat ini masyarakat akan marah kalau ada ‘hengki pengki’, mereka akan merasa dibohongi. Terbuka saja, saya bilang ini ada biayanya. Bagaimana penyediannya? saya bersedia untuk menyediakan sebagian dari biaya kampanye dan ada bantuan kepada tim pemenangan dan juga bantuan kepada partai pengusung, itu yang menjadi komitmen kami,” tegas Sandiaga.