Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lebih menyita perhatian publik daripada pemilihan legislatif (Pileg). Energi partai politik terkuras pada pemenangan masing-masing pasangan capres dan cawapres. Padahal, Pilpres dan Pileg sama pentingnya dalam membangun demokrasi.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan hal ini dalam diskusi publik bertajuk Persaingan Pasangan Capres 2019 di kantor Indikator Politik Indonesia, Cikini, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

“Pilpres dan Pileg sama penting dan strategisnya bagi kelangsungan penyelenggaraan negara. Di sini perlu ada edukasi politik yang lebih intensif agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pileg dan Pilpres secara cerdas,” ujar Bamsoet.

Hadir pula sebagai narasumber Maruarar Sirait (F-PDI Perjuangan), Riza Patria (F-Gerindra), Mardani Ali Sera (F-PKS), dan Burhanudin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Indonesia). Bamsoet berharap, Pemilu serentak 2019 bisa berjalan damai, efektif, dan berkualitas. Apalagi, anggaran Pemilu 2019 lebih besar dari sebelumnya, mencapai Rp38,2 triliun untuk KPU, Bawaslu, dan Polri. 

“Masalah-masalah yang menimbulkan potensi kerawanan harus diantisipasi secara cermat. Khususnya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang belum selesai,” kata Bamsoet.

Masalah DPT selalu punya kecenderungan menimbulkan kerawanan konflik. Untuk itu, KPU harus betul-betul cermat merilis DPT. Sementara soal Capresnya sendiri, Wakil Ketua Umum KADIN ini menuturkan, Pemilu 2019 kembali mempertemukan Capres Jokowi dan Prabowo dengan cawapres yang berbeda.

Sebagai petahana, Bamsoet menilai, Jokowi punya keunggulan yang tidak dimiliki Prabowo. Presiden Jokowi sudah membuktikan ke publik bahwa kinerja pemerintahannya sudah memuaskan rakyat.

“Hal ini diperkuat berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan 72 persen responden mengaku sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Selain itu, tingkat kepercayaan pada Presiden Jokowi mampu memimpin bangsa ini juga masih tinggi sebesar 71 persen,” ungkap Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini, menilai, banyak faktor yang menyebabkan elektabilitas Jokowi terus meningkat. Antara lain, keberhasilan pembangunan infrastruktur, program pro-rakyat, dan keberhasilan Asian Games.

Kesigapan Presiden Jokowi dalam penanganan bencana gempa di NTB, terutama kehadirannya yang menyatu dengan para pengungsi juga menambah simpati rakyat. Sebagai petahana Jokowi mempunyai kesempatan yang luas untuk bertemu dengan rakyat.

“Wajar bila pada temuan survei Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Jokowi-Maruf mencapai 57,7 persen. Sedangkan Prabowo-Sandi 32,3 persen. Apabila disimulasikan dua nama calon presiden tanpa diikuti cawapres, Jokowi masih lebih tinggi sebesar 57 persen dibanding Prabowo yang mendapat 31 persen,” urai Kepala Badan Bela Negara FKPPI. (*)