TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin meminta polemik film G30S/PKI tak dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi.

Mengingat, keputusan Pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI dibuat oleh mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, yang saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat Prabowo-Sandiaga.

Hal itu perlu diperjelas karena belakangan ada kampanye hitam yang disebarkan bahwa Pemerintahan Jokowi berada dibalik keputusan Pemerintah menghentikan pemutaran film G30S/PKI.

Untuk itu, pemerintahan Jokowi hanya mengikuti sikap pemerintahan sebelumnya yang melarang pemutaran film G30S/PKI.

Peryataan itu disampaikan oleh Direktur Program TKN Jokowi-KH Maruf Amin, Aria Bima, di Posko Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

"Penghentian film G30S/PKI dilakukan oleh menteri penerangan saat itu, dalam hal ini Yunus Yosfiah, seorang Letjen purnawirawan, yang sekarang menjadi penasehat Timses Prabowo," kata Aria Bima.

Saat itu, kata Aria, Yunus menghentikannya karena dalam film itu, seolah-olah kawasan Halim Perdanakusumah, yang pernah menjadi Markas TNI AU, adalah tempat menyeramkan.

Waktu itu, penghentian diputuskan juga oleh Juwono Sudarsono, saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Para menteri itu menginginkan, pada waktu itu, bahwa hal yang menyangkut masalah sejarah, perlu dilakukan peninjauan ulang agar lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

"Jadi jangan dianggap penghentian itu seolah-olah oleh Ibu Mega atau Pak Jokowi, Gus Dur, atau Pak SBY. Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah dan Juwono Sudarsono," katanya.

Penghentian itu, lanjut Aria, sama seperti yang dilakukan terhadap film Serangan Umum 1 Maret yang dianggap terlalu menonjolkan peran Soeharto.

Padahal, ada peran besar Sri Sultan Hamengkubowono IX yang tidak ditonjolkan. Hal itupun juga ditindaklanjuti oleh Menteri Juwono Sudarsono.

Hal itu jelas sangat tidak mendidik bila saat ini dibangun sebuah kampanye hitam yang menyudutkan bahwa seolah penghentikan ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Dan dikapitalisasi seolah-olah Pak Jokowi tidak setuju pemutaran film G30S itu. Ini suatu hal yang dikapitalisasi menjadi isu politik  dan itu tidak benar," kata Aria Bima.

"Pak Jokowi tidak melarang dan membolehkan menonton dan membuat film (dengan tema) yang sama supaya kita bisa cerdas untuk memberikan film-film, termasuk film Serangan Umum 1 Maret," katanya.