TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres mengunjungi warga di rumah sakit lapangan dan pos penampungan serta beberapa titik terdampak gempa di Kota Palu, Jumat (12/10/2018).

Sebelum berkunjung ke beberapa titik, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei menjelaskan mengenai wilayah yang terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi, sekaligus penanganan darurat pascagempa di hadapan Wakil Presiden, Sekretaris Jenderal PBB, dan perwakilan dari Bank Dunia di Bandara Mutiara Al-Jufri, Kota Palu.

Baca: BMKG Edukasi Masyarakat Melalui Film Animasi tentang Cara Kerja Peringatan Dini Tsunami di Indonesia

Dalam keterangan yang dirilis BNPB, Willem menyampaikan bahwa penanganan darurat masih berlangsung dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memperpanjang status tanggap darurat hingga 26 Oktober 2018.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB sangat terkesan dengan penanganan bencana yang dilakukan Pemerintah Indonesia karena pemerintah sangat tanggap terhadap penanganan bencana.
Penanganan dapat berlangsung secara lebih baik setelah akses darat dan laut diperbaiki serta pemulihan utilitas dasar seperti listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM).

Baca: Kisah Pasutri Tunarungu Minta Bantuan Hukum ke Hotman Paris: Datang ke Kopi Johny Hingga Menangis

Pada jaringan listrik, PLN mengerahkan 1.500 personel untuk memulihkan suplai dari gardu induk menuju jaringan ke rumah-rumah warga.

Sedangkan ketersediaan BBM sudah dapat diakses pada 33 SPBU dari 36 yang pernah beroperasi di wilayah terdampak, Palu, Sigi dan Donggala.

Wapres JK dan Sekjen PBB meninjau Balaroa yang wilayahnya tertimbun akibat likuifaksi dan Pantai Talise yang tersapu tsunami.

Baca: Presiden Jokowi Kutip Slogan Game of Thrones di Pertemuan Tahunan IMF-World Bank

Antonio Gutteres mengatakan bahwa pihaknya selalu bersama dengan masyarakat Indonesia, khususnya warga Sulawesi Tengah.

"Di sini, di Palu, saya melihat langsung kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami baru-baru ini. Ketika bertemu dan berbincang dengan beberapa orang, mereka menunjukkan kekuatan dan ketangguhan yang luar biasa. PBB bersama anda untuk mendukung pemerintah dalam upaya penyelamatan dan pemulihan,” ungkap Gutteres dikutip pada twitternya (12/10/2018).

Terkait dengan bantuan internasional, BNPB bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan ASEAN Coordinating Centre For Humanitarian Assistance (AHA Centre) telah menerima bantuan internasional dari negara-negara ASEAN dan 16 negara lain telah memberikan bantuan dalam penanganan darurat mulai dari pesawat, makanan dan non-makanan.

Sementara itu, Kepala Kantor UNOCHA Indonesia Oliver Lacey-Hall memuji kemitraan AHA Centre dan BNPB serta komunitas ASEAN yang telah membangun solidaritas dalam penanggulangan bencana.

Gempa dengan magnitudo 7,4 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu mengakibatkan 2.090 jiwa meninggal dunia, 10.679 luka berat, dan lebih dari 87.000 mengungsi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap darurat hingga 26 Oktober 2018.

Saat ini, pemerintah daerah setempat dengan dukungan kementerian/Lembaga sedang melakukan survei lokasi untuk pembangunan hunian sementara.