Jelang IPS Forum 2018, Kementerian PAN RB Umumkan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik
Syafruddin menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 8 percontohan Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Rachmat Hidayat
Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang digelarnya International Public Service (IPS) Forum 2018 yang akan dihelat November mendatang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI Syafruddin menyampaikan mengenai pengumuman Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dan IPs Forum 2018.
Syafruddin menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 8 percontohan Mal Pelayanan Publik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ia pun optimis angka tersebut akan terus bertambah hingga tahun depan. "Itu sudah ada 8 percontohan di seluruh Indonesia, dan ini kita akan genjot, di tahun depan kalau bisa berjumlah 50," ujar Syafruddin, di Media Center Kementerian PAN RB, Jakarta Selatan, Senin (22/10/2018).
Ia menambahkan Mal Pelayanan Publik itu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus apa yang mereka butuhkan.
Dalam Mal Pelayanan Publik, semua kebutuhan administrasi masyarakat bisa dilakukan di satu tempat, sehingga mereka tidak perlu menghabiskan waktu untuk berpindah lokasi dalam mengurus kebutuhan utama mereka.
"Mal pelayanan publik itu berada di kabupaten dan kota, dan itu bisa disaksikan bagaimana masyarakat antusias dalam mengurus kebutuhan sehari-hari (hanya) datang di satu tempat," jelas Syafruddin.
Pembuatan Paspor, pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga keperluan pembayaran listrik sudah tersedia di tempat tersebut.
"Di sana di Mal Pelayanan Publik ditampung semua pelayanan yang menyangkut kepentingan publik, antara lain mengurus KTP, mau bikin paspor, mau bayar listrik," kata Syafruddin.
Sehingga semakin banyaknya pelayanan publik yang tersebar di seluruh Indonesia, membuat dirinya menilai 'Top 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018' ini sebagai contoh yang baik untuk mengikuti International Public Service forum. Ada total 40 inovasi teratas dalam pelayanan publik yang akan ikut serta dalan kompetisi tersebut.
Untuk kementerian, inovasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Sosial.
Sedangkan untuk kelembagaan, inovasi dilakukan oleh Kepolisian RI. Selanjutnya untuk provinsi, inovasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Sulawesi Selatan, dan Pemprov Sumatra Barat.
Sementara untuk kabupaten, inovasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemkab Klungkung, Pemkab Lumajang, Pemkab Luwu Utara, Pemkab Malang, Pemkab Merauke.
Pemkab Pangkajene dan Kepulauan, Pemkab Rote Ndao, Pemkab Sumbawa, Pemkab Takalar, Pemkab Teluk Bintuni, Pemkab Timor Tengah Utara, Pemkab Trenggalek, serta Pemkab Tulungagung.
Lalu untuk tingkat pemerintah kota, ada Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Pemkot Bogor, Pemkot Cimahi, Pemkot Madiun, Pemkot Padang, Pemkot Parepare, Pemkot Surabaya, dan Pemkot Tegal.
Dalam konferensi pers itu, turut hadir pula jajaran pejabat Kementerian PAN RB, meliputi Staf Khusus bidang Komunikasi Dudi Purwagandi, Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, dan Kepala Biro HUKIP Mudzakir.
Rencananya, International Public Service Forum 2018 akan digelar Kementerian PAN RB di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada 7 dan 8 November mendatang.
Baca: Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 BNN Diumumkan, Hampir 10 Ribu Pelamar Lolos Administrasi
Sedianya lima ribuan peserta dan tamu undangan dari seluruh dunia, akan hadir dalam acara tersebut.