Kedepan, Kebijakan Satu Peta akan lebih ditingkatkan lagi pelaksanaannya. Kebijakan Satu Peta tidak hanya akan berhenti pada skala 1:50.000, namun perlu dilanjutkan pada skala lebih detail lagi.

Saat ini, kompilasi data peta tematik telah diselaraskan, sedangkan tahap integrasi data telah dilakukan di tujuh wilayah, yakni Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur, Jawa, Maluku, dan Papua.

Beberapa jenis peta tematik tidak bisa diproduksi karena karakteristik wilayah tertentu. Contohnya, peta transmigrasi tentunya tidak bisa dihasilkan di Pulau Jawa.

“Kebijakan Satu Peta sangat signifikan dalam meningkatkan koordinasi para pemangku kepentingan pembangunan, baik dalam rangka monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, maupun dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Kami percaya, implementasi Kebijakan Satu Peta akan memberi kontribusi berarti dalam menciptakan ekonomi inklusif, lingkungan yang layak huni, dan keadilan sosial yang lebih baik," tutur Menteri Bambang.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap Pemerintah Indonesia melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) dapat memberikan kontribusi besar dan lebih bersuara dalam forum informasi geospasial internasional. Kami juga berharap bahwa penemuan dan inovasi dalam teknologi geospasial tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan nasional, tetapi juga bagi perwujudan dunia yang lebih baik," tambahnya lagi. Bambang.

Dalam tataran global, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengungkapkan tiga poin penting terkait informasi geospasial. Pertama, kerja sama global dalam perwujudan pembangunan ekonomi inklusif. Kedua, kerja sama untuk menjaga situs ekologi dunia. Ketiga, kerja sama untuk mengembangkan sumber teknologi geospasial yang mudah terjangkau.

UNWGIC adalah forum informasi geospasial global yang diadakan untuk pertama kalinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah dipersiapkan selama delapan tahun, UNWGIC bertujuanmendorong partisipasi multipihak dan multi-industri dalam membahas best practices, meningkatkan komunikasi, dan mengembangkan pengetahuan tentang informasi geospasial untuk mengatasi tantangan dari tingkat regional hingga global.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menghadiri UNGWIC dalam rangka memenuhi undangan United Nations Global Geospatial Information Management (UN-GGIM) yang merupakan sebuah badan atau komisi para ahli di bidang informasi geospasial dibawah koordinasi Divisi Statistik, Departemen Sosial dan Ekonomi PBB atau UN-Department of Economic and Social Affairs/UN-DESA. (*)