Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak gunakan dana bantuan partai politik dari APBN untuk kepentingan kampanye pemilu 2019.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan untuk dana kampanye, PDIP memakai sistem gotong royong namun memastikan akuntabilitasnya melalui audit independen.

Sesuai peruntukannya yang diatur undang-undang, dana bantuan parpol dari APBN itu dipakai untuk pembiayaan pendidikan politik.

Baca: KPU Sudah Siapkan Nama-nama Calon Panelis untuk Debat Kandidat Pilpres

Baca: Fakta-fakta Ending Fuad Hamidy Sekjen KONI yang Terjaring KPK, Dari Kasus Auditor BPK Hingga OTT

Diutarakan Hasto sebelum melaksanakan Safari Politik Kebangsaan IV menyusuri Banten. PDIP, menurut Hasto, salah satu parpol yang memperkuat lembaga kepemimpinan negara lewat kaderisasi parpol.

"Kami punya sekolah kepala daerah. Seluruh caleg, bukan hanya mengikuti psikotes, tapi juga mengikuti sekolah partai. Itu dana APBN yang dipakai," ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Sementara untuk dana kampanye pemilu 2019, PDI Perjuangan memakai sejumlah sumber. Yang pertama adalah iuran anggota.

Ujar Hasto, PDI Perjuangan adalah parpol pertama yang punya rekening gotong royong yang diaudit akuntan publik.

Sumber kedua adalah caleg yang bergotong royong. Dana para caleg itu dikelola sendiri. Cuma semuanya harus dilaporkan kepada partai.

"Laporannya kami integrasikan bersama-sama ke KPU," kata Hasto.

Sumber ketiga adalah dana dari DPP PDI Perjuangan yang diperoleh dengan bergotong royong. Kata Hasto, gotong royong adalah tradisi partainya.

Sebagai contoh, di Pilgub Jawa Tengah, demi memenangkan cagub Ganjar Pranowo, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menyumbang Rp150 juta untuk kampanye pemenangan.

"Ini model yang kami bangun, sehingga beban tak hanya di calon kepala daerah atau caleg saja, tapi kita pikul bersama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul," ujar Hasto.

Hal itu, ucap Hasto, juga diterapkan di Pilpres. Yakni, mengumpulkan dana dengan gotong royong. Ia menyontohkan, safari politik juga menggunakan anggaran dari gotong royong.

"Di situ itu yang kami kampanyekan adalah Pak Jokowi-KH Ma'ruf juga," kata Hasto.