Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menilai permintaan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Dewan Da’wah Islamiyah (DDI) Jawa Timur agar PBB melaksanakan muktamar luar biasa untuk mengganti Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra adalah hal yang tak logis.

Menurut Sukmo tak ada hukum, terutama dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang mengatakan ketua umum diganti karena mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Pernyataan itu tak berdasar dan dal logis serta tidak memahami perkembangan politik saat ini, tak ada satu pasal pun yang mengatakan Ketum bisa diganti hanya karena jika PBB mendukung Joko Widodo, oleh karena itu saya yakin tak bisa dilakukan muktamar luar biasa,” ujar Sukmo dihubungi Tribunnews.com, Senin (31/12/2018).

Sukmo menyatakan pihak-pihak di dalam PBB yang meminta agar Yusril diganti tersebut lebih baik bekerja keras agar PBB bisa menembus perolehan suara parliamentary threshold (PT).

Ia tak yakin hanya dengan mengganti ketua umum yang mendukung paslon lain kemudian bisa mendongkrak suara PBB hingga tembus PT.

Baca: KPK Kecam Keras Proyek Air Minum Korban Tsunami Palu Jadi Bancakan Korupsi Pejabat PUPR

“Yang minta ketua umum diganti lebih baik kerja keras saja agar PBB bisa mendapat 8 juta suara, toh selama ini PBB selama 10 tahun gagal tembus PT,” tegasnya.

Baca: Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar Korupsi Dana Pendidikan, KPK Periksa Empat Tersangka

“Kalau ganti ketua umum lalu apakah langsung bisa dapat 8 juta suara, saya kira gagal pahamnya sudah terlalu lama,” pungkasnya.

Pada Minggu (30/12/2018) kemarin perwakilan tokoh Cendekiawan Muslim, Thohir Lurh yang tergabung dalam DDI Jawa Timur meminta Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban untuk menggelar muktamar luar biasa untuk mengganti ketua umum.

“Kalau ada tumor di kaki ya diamputasi, jangan dibiarkan, tinggal Pak Kaban berani tidak menyelenggarakan muktamar luar biasa untuk mengganti beliau (Yusril), saya terus terang mendengar banyak masyarakat bertanya kenapa Pak Yusril berkhianat, kalau tak konsisten seperti itu saya pikir PBB bisa ditinggalkan dan kehilangan banyak suara,” ujarnya saat itu.