TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan tantangan Jokowi kepada Prabowo Subianto melaporkan ke KPK bila ada kebocoran APBN, tidaklah tepat.

Menurutnya, bukti adanya kebocoran APBN tidak perlu dengan membuat laporan.

"Lah bagaimana sih, ngapain nyuruh bikin laporan, itu kan sering ada Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu buktinya kebocoran APBN. Ngapain lapor itu OTT banyak," kata Andre saat dihubungi, Kamis, (7/2/2019).

Andre mengatakan banyaknya korupsi yang diungkap KPK membuktikan bahwa masih banyak adanya kebocoran APBN.

Baca: KPK Siap Usut Soal Kebocoran Anggaran Rp 500 Triliun Seperti yang Diklaim Prabowo Subianto

Karena yang dikorupsi oleh kepala daerah adalah anggaran, baik itu APBN maupun APBD.

"Memangnya duit yang mereka korupsi itu, uang apa? APBN kan. Memangnya proyek yang mereka mark up uang apa, APBN kan. Nah itu aja buktinya," katanya.

Menurut Andre permintaan Jokowi kepada Prabowo untuk melaporkan ke KPK adanya kebocoran APBN, hanya upaya untuk menghindar.

Baca: Berdalih Bebaskan Kutukan, Ibu Ini Relakan Dua Putrinya Dirudapaksa Suami Barunya

Seharusnya Jokowi meresapi pernyataan Prabowo bukan malah menghindar dengan berbagai alasan.

"Harusnya resapi partai mana yang kepala daerahnya banyak berurusan dengan KPK. Pak Jokowi lupa atau pura pura lupa sih," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dengan tegas menantang calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto untuk melaporkan klaim kebocoran anggaran yang mencapai Rp500 triliun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nantinya jika benar bakal dilaporkan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta laporan tersebut harus pula disertai dengan data dan fakta.

"Duitnya gede banget Rp500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta. Jangan asal," tegas Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019, di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Lanjut Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo saat 2014 silam. Ketika itu, disebut pula terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp500 triliun.

Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu atau sekitar Rp500 triliun, baiknya segera dilaporkan kepada KPK.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin aja ke KPK. Duit gede banget itu," ungkap Jokowi.

Diketahui sebelumnya, Prabowo mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tapi menurut Prabowo kenyataannya anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dikorupsi.

Berdasarkan data versinya, Prabowo menyebut setidaknya ada kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp500 triliun per tahun.

"Dari Rp 2.000 triliun (anggaran pemerintah), hampir Rp 500 triliun yang bocor. Uang ini hilang," ujarnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.