Bahkan, Fadli Zon tidak menyebut nama Kiai Maimun, melainkan hanya menggunakan kata "Kau".

"Secara hukum tidak salah karena tidak sebut subjek yang dia hina. Tidak sebut Kiai Maimun," kata Mahfud saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Namun, menurutnya, masyarakat sudah paham siapa yang dimaksud oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Prabowo-Sandi itu.

Bila dipandang secara hukum tak ada yang salah, tapi secara etika bisa saja disebut sebagai penistaan.

Untuk itu Mahfud meminta masyarakat menyikapi puisi Fadli Zon itu dalam pandangan politik.

"Hukum tidak bisa tapi etik disebut penistaan. Maka sikapi secara politik saja. Orang ini pantas tidak dipilih sebagai wakil rakyat?," tanya Mahfud.

Mahfud MD melanjutkan, puisi karangan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dianggap tidak sopan karena menyinggung Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Rembang, Jawa Tengah, KH Maimun Zubair atau karib disapa Mbah Moen.

"Itu tidak sopan. Etik disebut penistaan," katanya.

Pria yang menjabat sebagai Ketua MK periode 2008-2013 itu juga menyebut publik maupun pihak yang merasa dirugikan tidak bisa menuntut Fadli untuk minta maaf.

Sebab urusan permintaan maaf merupakan kesadaran dari seseorang.

"Tidak bisa. Itu kesadaran dia. Secara hukum tidak sebut (nama), karena sebut kau. Orang lain sebut

Maimun, tapi dia sebut kau, (makna) kau itu kan banyak," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, puisi berjudul 'Doa yang Ditukar' karya Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon mendapatkan protes sejumlah pihak, satu di antaranya Majelis Ulama Indonesia Kota Sukabumi dan sejumlah santri di Jawa Tengah.

Mereka protes dan meminta Fadli meminta maaf karena menilai Puisi itu telah menghina ulama Maimoen Zubair atau yang karib disapa Mbah Moen.