Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Fadli Zon membantah bahwa pihaknya berupaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencari kambing hitam kekalahan di Pemilu Presiden 2019.

"Enggak ada sama sekali. Kami yakin menang. Prabowo-Sandi yakin 100% menang. Maksudnya 100% keyakinan kami ya, bukan menang 100%," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (5/3/2019).

Kritik kepada KPU menurut Fadli bukan sebagai upaya untuk mendelegitimasi, melainkan sebagai pengingat atau warning agar tidak ada kecurangan dalam Pemilu.

Baca: Soal Bantuan Hukum ke Andi Arief, BPN Tunggu Sikap Demokrat

"Cuma kita ingin KPU nih bertindak profesional, jangan sampai ada kesan tidak dipercaya," katanya.

Salah satu contohnya menurut Waketum Gerindra ini yakni masalah daftar pemilih tetap (DPT). Ia mensinyalir ada warga negara asing (WNA) yang masuk dalam DPT Pemilu nanti.

"Ini menurut saya skandal besar, engga boleh ada WNA masuk DPT dan ini lebih dari 100 ini. Membahayakan, ini menyebabkan orang tidak percaya, apa ini serius? Makanya KPU harus berbenah diri," katanya.

Fadli yang juga menjabat Wakil Ketua DPR ini menyarankan agar KPU segera membereskan DPT menjelang pemungutan suara. Ia meminta KPU menyisir kembali daftar pemilih.

"Dicek kembali, masih ada waktu. Jangan enggan mengecek masukan-masukan yang baik, seperti misalnya nama ganda atau nama bermasalah. Ya ini tidak sepenuhnya salah KPU. Data KPU kan dari Kemendagri, itu dari (Ditjen) Dukcapil, itu datanya banyak sampahnya juga saya kira," pungkasnya.

Baca: Soal Tes DNA, Dita Soedarjo Puji Denny Sumargo : Saya Tahu Dia Baik

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional ( TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai upaya mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) muncul lantaran rendahnya elektabilitas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Ketika seluruh lembaga survei sudah menyatakan bahwa ini sudah nyaris flat antara elektoral Pak Jokowi-KH Ma'ruf Amin dan Pak Prabowo-Sandi, di mana Pak Prabowo-Sandi rata-rata 29 persen, kemudian Pak Jokowi berkisar antara 55-58 persen," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Hasto menambahkan ada kecenderungan kubu Prabowo-Sandiaga menilai kelebihan yang diperoleh pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai kecurangan.