Jadi rakyat betul betul diinformasikan, diberikan siapa pun anda, agama apapun anda, afiliasi apapun politik anda, andalah pemilik kedaulatan tertinggi jangan sampai anda mau direndahkan sekelas jangkrik, diadu atau seperti domba, muah diadu domba, jangan sampai mau diprovokasi seperti pembakaran atribut kemudian menyebarkan hoaks yang kemudian akan mengacaukan pemilu.

Jadi rakyat yang harus mengontrol diri agar tidak terjadi gesekan menjelang Pemilu?

Karena rakyat yang akan menentukan pemimpin nya 4 tahun yang akan datang.

Jadi saya harap rakyat betul betul menjadi pemilik kedaulatan yang sebenarnya sebagaimana perintah UUD, dan rakyat sebenarnya memang mau begitu.

Namun meskipun demikian, ada pihak pihak yang kemudian barangkali terobsesi menjadi pemenang sehingga kemudian melakukan segala cara seperti rakyat diprovokasi, diberi informasi hoaks. Informasi hoaks itu bukan dari rakyat.

Rakyat hanya korban informasi hoaks apapun bentuknya, jadi saya harap betul betul agar para elit apakah di parpol atau lembaga apapun agar sepakat sepaham dengan prinsip kedaulatan rakyat yaitu jangan cederai kedaulatan rakyat dengan manipulasi dengan hoaks dengan fitnah intimidasi dengan money politik.

Jadi ada yang mempengaruhi rakyat, sehingga mudah terprovokasi?

Jadi seluruh pihak harus komitmen menjaga kedaulatan rakyat ini semaksimal mungkin sejernih mungkin dengan yang saya sebut sebagai tiga teroris pemilu. Teror pemilu itu bisa hadir melalui intimidasi dan itu terjadi sekarang ini.

Teror juga bisa hadir melalui manipulasi dan itu juga terjadi sekarang ini. Terakhir juga bisa hadir melalui money politik. kalau publik terteror dengan money politik dia tidak akan mempunyai akal sehat sehingga dia akan memilih dengan cara yang salah.

Selain itu terakhir tentu penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu harus betul betul firm bahwa merekalah yang diberi kewenangan oleh UU untuk menyelenggarakan pemilu sesuai dengan perintah UUD.

Jangan sampai kesannya KPU menjadi seolah olah terbawa menjadi kepentingan satu calon tertentu.

Saya apresiasi Bawaslu berani mengumumkan calon anggota DPR /DPRD yang pernah terlibat atau menjadi narapidana korupsi.

Saya apresiasi itu, malah usulan kami dulu agar mereka tidak dicalonkan namun sudah terlanjur mungkin satu step yang akan datang akan terwujud.

Namun ada beberapa pihak yang tidak puas dengan kinerja KPU salah satu yang paling mencolok adalah terkait penetapan DPT (daftar pemilih tetap) dan itu menyebabkan munculah di Medsos tatacara pencoblosan pakai bahasa cina dan lainnya, dan kemarin ketemu lah ada e-KTP kemarin yang ternyata miliknya nama nya jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa dan indonesia dan bahasa Inggris juga enga bisa ini menimbulkan prasangka tentang legitimasi pemilu dan hasil pemilu.