Prabowo: Untuk Apa Sih Jabatan? Ganti Kepemimpinan Itu Hal Biasa
Hal itu seperti disampaikan Prabowo saat menyapa ribuan masyarakat di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat, 29 Maret 2019.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkomitmen mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, adil dan berbiaya murah bila dirinya mendapatkan mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia periode 2019-2024.
Hal itu seperti disampaikan Prabowo saat menyapa ribuan masyarakat di Lapangan Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/3/2019).
"Saya bersaksi di hadapan saudara, saat saya terima mandat rakyat, kemudian saya jalankan lima tahun pemerintahan, saya jamin pemilu yang akan datang adalah pemilu yang paling bersih, paling transparan, paling terbuka, dan paling murah," kata Prabowo dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com.
"Yang paling penting bagi saya adalah rakyat kita menang," kata Prabowo.
Baca: Jubir BPN: Prabowo Sudah Kuasai Materi Debat Pilpres
Dalam orasinya, Prabowo mengaku risau dengan potensi kecurangan yang bisa terjadi dalam pilpres 2019.
Alih-alih khawatir dirinya kalah, Prabowo justru merasa lebih khawatir bila hak konstitusi rakyat dicurangi di pemilu.
Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta penyelenggara pemilu memastikan kecurangan tidak terjadi di Pilpres 2019.
Pemilu harus berlangsung jujur dan adil demi terwujudnya kedaulatan rakyat.
"Saya mengimbau dan mengingatkan kepada mereka yang ada di lembaga-lembaga penting. Kawan-kawan di KPU, mohon jangan mengijinkan kecurangan terjadi lagi. Saya tidak masalah, siapa pun yang dipilih rakyat saya tunduk dan patuh. Tapi jangan hina dan bohongi rakyat," tegas Prabowo.
Kerisauan Prabowo bukan tanpa alasan.
Dalam beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan adanya temuan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Belum lagi temuan WNA pemilik e-KTP masuk ke dalam DPT.
Prabowo mengimbau agar kontestasi demokrasi ditempuh dengan cara jujur dan transparan, tidak tipu-tipu.
"Saya dapat laporan ada 17 juta DPT bermasalah. Berapa pun jumlah yang tidak jelas dari mana asalnya itu, janganlah bohongi rakyat. Untuk apa sih jabatan, ganti kepala desa itu biasa, ganti bupati itu bisa, ganti kepemimpinan itu biasa," ucap Prabowo.
