"Sekarang kan semuanya ada. Bahkan KPU yang pilih siapa? Ramai-ramai kan, bukan presiden yang pilih," ungkap Adian.

"Artinya itu produk bersama. produk kolektif antara parlemen, eksekutif, dan sebagainya."

Karena itu, terang Adian, tidak seharusnya untuk memprotes produk bersama itu.

"Kebebasan berpendapat itu ada bang di konstitusi," potong Faldo.

Faldo menyebutkan, sebagai anggota DPR, Adian tidak mungkin mengetahui hal tersebut.

"Kebebasan berpendapat itu bukan berarti tanpa mekanisme. Ada mekanisme untuk menyalurkan pendapat," tegas Adian.

"Ya demonstrasi juga ada mekanismenya," jawab Faldo.

"Betul demonstrasi. Tetapi yang disampaikan itu adalah 'people power' untuk menolak keputusan rakyat. pemilu itu keputusan rakyat. Pemilu itu produk bersama rakyat," balas Adian.

Baca: Budiman Sudjatmiko: People Power Bisa Memicu Konflik Horizontal

Terkait 'people power', ia menilai itu seperti kekuatan rakyat untuk menolak produk rakyat.

"Kan aneh. Artinya, buktikan dulu kecurangannya. Buktikan dulu ada yang tidak benar," ujar Adian.

Faldo lantas menyebutkan, bukti-bukti tersebut belum ditindak oleh pihak kepolisian.

Sebagai contoh, terang Faldo, bupati yang mengaku membagikan uang dari Calon Presiden Joko Widodo, dan juga sejumlah camat yang menyatakan dukungan mendukung capres.

"Ketawa-ketawa saja mereka sampai sekarang. Sudah kita proses, sudah kita dorong. Enggak kelar-kelar," kata Faldo.

Adian lantas memberikan jawaban dengan memberikan contoh yang setipe dengan apa yang dicontohkan Faldo.