Effendi : Setiap kali saya melihat di televisi ada anggota KPPS yang meninggal dunia, saya sangat sedih sekali, saya turut berduka cita.

Tapi, setiap kali saya melihat ini, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan.

Dimana fungsi DPR? Dimana fungsi Civil Society? Jadi, begitu dikabulkan MK, MK tidak dapat membuat undang-undang.

Undang-undang dibuat oleh DPR dan dijalankan oleh KPU. Nah, DPR ini pergi ke luar negeri pakai uang rakyat kemana-mana, tapi tidak menemukan sedikitpun kalau ini akan bahaya.

Akan ada orang yang meninggal sebegini besar. 

DPR jangan jadi pura-pura menjadi penyelamat di sini.

Salah satu biang persoalan itu DPR juga. Saya disalahkan? Siap.

Tapi DPR kan melakukan studi banding ke negara-negara itu, masa tidak bisa menemukan usulan? Misalnya, ini tidak bisa begini, tidak bisa begini. Harusnya begini. 

Atau misal DPR kan bisa bilang, "ayo kita e-voting" kan bisa. Jangan semua dicurigai, India bisa, Amerika bisa. 

Kalau anda bicara ada DPR dan pemerintah, presiden bilang pelaksanaan pemilu di Indonesia dipuji 22 negara. Di bagian mana dipujinya?

Baca: Siapa Saja Politisi yang Dikabarkan Lolos Maupun Gagal Melenggang ke Senayan? Simak Daftarnya

Oleh karena itu, mungkin ini jalan keluarnya, kita buat seminar nasional dalam keadaan civilized, semua orang pintar di Indonesia, kita diskusi, kita bicara semuanya disitu.

Tribun : 300an anggota KPPS meninggal dunia, ada tanggapan? 

Effendi : Saya sangat berduka kepada keluarga yang telah ditinggalkan.

Dengan tidak mengurangi segala hormat, KPU juga telah melakukan simulasi di 300 TPS lebih dan tidak menemukan sedikitpun gejala kelelahan.