“Kebutuhan anggaran untuk infrastruktur kan masih sangat banyak menurut perhitungan Bappenas. Periode lalu saja mestinya Rp. 5.000 trilyun rupiah, untuk berbagai infrastruktur. Infrastruktur jalan sendiri masih sangat besar kebutuhannya," katanya.

Dia mengatakan sudah saatnya dana Pusat menjawab kebutuhan infrastruktur jalan propinsi dan kabupaten yang sangat besar. Mengandalkan daerah dan APBD jelas bukan sikap yang realistik.

"Itu hanya memperpanjang kesengsaraan masyarakat yang belum terkoneksi dengan baik ke dunia luar karena terbatasnya infrastruktur,” demikian Anton.

Proyek strategis nasional, lanjutnya, juga masih perlu perhatian dan anggaran untuk kapitalisasi agar tujuan ekonominya tercapai.

“Jalan Trans Sumatera yang sudah menelan anggaran sangat besar, tentu masih membutuhkan langkah-langkah berikut untuk membuatnya menghasilkan impak ekonomi besar. Termasuk memastikan beresnya urusan sawit dan industri-industri turunannya di pusat-pusat industri di sekitar Trans Sumatera. Bendungan-bendungan yang dibangun juga membutuhkan langkah berikut untuk memastikan pendayagunaannya untuk ekonomi pertanian. Jika tidak, maka hanya mentok di proyeksi impak akan mengairi sekian banyak hektar lahan pertanian, tetapi impak itu tidak kunjung tereralisasi,” kata Anton.

Jokowi juga perlu sangat fokus di urusan pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

“Ada kebanggaan membawa turun angka kemiskinan dan pengangguran. Tetapi secara jumlah, itu masih sangat besar. Jumlah penduduk miskin 25 juta. Jumlah pengangguran 7 juta, termasuk di dalamnya lebih dari 700.000 lulusan universitas. Menangani urusan ini tidak mudah," katanya.

Dijelaskan hal itu butuh perhatian serius. Karena pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen itu tidak bisa menghasilkan impak progresif dalam hal kemiskinan dan pengangguran.

"Butuh langkah-langkah bold dalam kaitan dengan investasi dan pemberdayaan ekonomi,” demikian kata mantan Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2002-2004, Restu Hapsari yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut meminta agar PMKRI dapat berkontribusi lebih kontrit dalam merumuskan prioritas-prioritas kebutuhan nasional untuk mendapat perhatian presiden terpilih.

“Saya percaya, kalau rumusan prioritas itu bagus dan pendasarannya kuat, maka Presiden akan memberikan perhatian. Jawaban terhadap kebutuhan prioritas itu pun akan menjadi legacy yang membanggakan,” tutur Restu yang juga Sekretaris Jenderal Taruna Merah Putih ini.

Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Rinto Namang yang merupakan menjadi moderator diskusi terbatas tersebut, menyatakan akan terus meminta masukan dari para alumninya dalam diskusi-diskusi terbatas pada waktu yang akan datang.

“Untuk menghasilkan rumusan yang lebih solid dan tajam untuk dapat disampaikan kepada Presiden,” tutur Rinto.(*)