Said Didu: Nanti Saya Ngomongnya Lebih Kencang
Berbeda halnya saat masa Presiden Soeharto, di mana PNS bebas berpendapat terkait kebijakan publik.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Hasanudin Aco
Mungkin dari parpol siapa pak?
Enggak.., saya engga boleh dibuka.
Mungkin dari BPN?
Engga juga.
Berarti tawarannya dari kubunya capers-cawapres 01?
Enggak juga, enggak ada. Engga ada kaitannya sama sekali. Saya inisiatif saja mundur.
Apa Anda mendapat tawaran posisi dari kubu BPN atau 02?
Enggak ada. Engga, politisi teman saya semua banyak, tapi saya kan enggak tertarik masuk politik.
Saya engga menarik masuk politik, sekarang kan moralitas diabaikan.
Selanjutnya, apakah Anda akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah di ruang publik ?
Saya akan spesialisasikan diri untuk mengawasi kebijakan publik.
Bisa lebih spesifik, terkait hal apa yang akan dikritisi?
Saya pasti (kritisi) kebijakan publik.
Yang kedua ini BUMN pasti saya kritisi terus. Ilmu saya pertanian saya paham, kemudian energi sumber daya mineral pasti saya tahu, kemudian fiskal moneter itu pasti saya kritisi.
Mungkin nanti BUMN-nya juga dikritisi?