Menurut Moeldoko, isu itu dimunculkan karena Partai Aceh tidak memenangkan suara di Aceh sehingga muncul ketidakpuasan dari para pemimpinnya. Isu referendum pun dipakai.

Mantan Panglima TNI itu juga menilai, isu itu tidak akan memengaruhi masyarakat. Itu diyakini hanya akan berada sebatas wacana akademik.

Dikutip dari Serambinews.com, Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka yang kini menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengeluarkan pernyataan yang menghentak, Senin (27/5/2019) petang.

Wiranto memastikan referendum tidak akan terjadi di Indonesia.

"Masyarakat kami harapkan tidak mempermasalahkan itu dan tidak kemudian terjebak pada hoaks," ujar Wiranto sesuai memimpin rapat koordinasi, kemarin.

Menurut Wiranto, publik sudah memahami bahwa referendum tidak lagi berlaku dalam sistem pengambilan keputusan di Indonesia.

Hal ini terlihat dari jumlah pemberitaan dan pembicaraan soal referendum di media sosial yang angkanya hanya sedikit.

"Angkanya sangat kecil, hanya 1 persen dari lalu lintas media sosial yang membahas referendum," kata Wiranto.

Kritik Demokrasi

Wacana menggelar referenum disampaikan Mualem saat memperingati Haul Ke-9, Almarhum Tgk Muhammad Hasan Ditiro (3 Juni 2010-3 Juni 2019) sekaligus buka puasa bersama di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin (27/5/2019).

Kegiatan itu diselenggarakan Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA), dua organisasi yang dipimpin Mualem.

Dalam acara itu hadir Pangdam IM Mayjen TNI Teguh Arief Indratmoko, Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak, Kajati Aceh Irdam, dan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Mualem menyampaikan alasan mengusulkan wacana referendum. Mualem mengatakan salah satu alasannya karena keadilan dan demokrasi di Indonesia.

"Kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja," kata Mualem.