"Misal begini, ada link berita. Ada di sebuah kabupaten di Papua ada sebuah Camat dan Bupati ada kampanye terselubung dan memberi uang serta mengarahkan TPS. Di situ kan nggak disebut siapa camat dan TPS berapa, itu nggak ada gunanya," lanjut Mahfud MD.

Mahfud MD menegaskan jika suatu berita yang disampaikan harus menunjukkan subjek yang detail sehingga pemohon bisa menghadirkan dan menjadi saksi di MK.

Baca: Kubu Jokowi-Maruf Enggan Tanggapi Soal Link Berita yang Dijadikan Alat Bukti oleh BPN Prabowo-Sandi

"Nanti oleh MK akan dijawab begini 'alat bukti nomor sekian tidak bisa dibuktikan, oleh sebab itu harus dikesampingkan', nanti setiap bukti akan dibacakan satu per satu," tandas Mahfud MD

Simak video selengkapnya!

Berikut rinciannya seperti dikutip Tribunnews.com dari dokumen permohonoan gugatan tim hukum BPN ke MK:

1. Ketidaknetralan Aparatur Negara yakni Polisi dan Intelijen

Tim Kuasa hukum BPN menyebut aparatur negara tak netral dalam pemilu 2019 dan condong ke pasangan 01.

BPN mengaku memiliki alat bukti untuk membuktikan ketidaknetralan aparatur negara.

Alat bukti ini akan dibawa saat persidangan MK nanti.

Namun, dipaparkan sejumlah alat bukti yang sudah diketahui publik dari pemberitaan seperti pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat AKP Sulman Azis yang mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada paslon 01.

Sedangkan untuk ketidaknetralan aparat Intelijen, kuasa hukum BPN menjadikan pernyataan SBY sebagai bukti permulaan.

Pernyataan SBY itu dilakukan saat jumpa pers di Bogor pada Sabtu 23 Juni 2018.

2. Diskriminasi Perlakukan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum

BPN juga menyebut terjadi indikasi kuat pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2019 yakni adanya diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum yang sifatnya tebang pilih ke paslon 02 dan tumpul ke paslon 01.