TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika tak ada aral melintang, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memimpin Indonesia.

Jokowi membutuhkan susunan pembantu yang andal untuk mendayung biduk perahu besar kabinet yang konon dinamai “Indonesia Kerja”.

Dari komposisi kabinet Kerja yang kini berada di ujung masa pemerintahan, siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan hengkang?

Jawaban akan jadi lebih mudah jika ukurannya adalah integritas, untuk menjauhkan kabinet dari rongrongan praktik koruptif.

Di awal-awal pembentukan kabinet Kerja pada 2014 silam, Jokowi juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas dan integritas.

Baca: Jajak Pendapat Kompas: 70,5 Persen Responden Yakin Hakim MK Independen dalam Memutus Perkara

Terlebih 3 tahun terakhir kepemimpinannya, pemerintahan Jokowi-JK mendapat stempel WTP alias Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Stempel cukup membanggakan yang belakangan justru tidak ia sebut prestasi, melainkan sebuah kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Jokowi rupa-rupanya ingin sekali menunjukkan komitmen ini.

Kementerian Kementerian Bersih

Memimpin sebuah Kementerian untuk mendukung program pemerintah sekaligus menyelenggarakannya dengan prinsip _clean government_ memang bukanlah perkara sepele.

Salah satu Kementerian yang berhasil membalikkan keadaan, adalah Kementerian Pertanian (Kementan).

Sepuluh tahun lamanya predikat WTP tak mampir di Kementerian yang mengurusi hajat petani dan peternak untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ini.

Tahun 2006-2007 Kementan mendapatkan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.

Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.

Baru saat berada di bawah kepemimpinan Amran Sulaiman, Kementan mendapat opini WTP.