Namun bukan berarti partai politik yang tadinya oposisi kemudian menyatakan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah adalah buruk.

Selama kebijakan tersebut didasarkan pada kepentingan masyarakat, itu pun baik adanya.

"Mencintai negeri ini, di dalam ataupun di luar pemerintahan, juga sama-sama baik kok," ujar Mardani.

"Namun yang jelas, kami (PKS) menyatakan, oposisi adalah posisi yang mulia dan kami siap berjuang. Kebijakan ini akan diputuskan juga di musyawarah Majelis Syuro," lanjut dia.

2. Gerindra Belum Putuskan Sikap

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, partainya belum menentukan sikap politik usai pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Gerindra belum menentukan apakah akan tetap menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

"Kami masih punya waktu cukup panjang sampai dengan pelantikan sehingga proses ini akan terus berlangsung. Insya Allah perkembangan itu saudara-saudara (media) akan ikuti semua," ujar Muzani saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Menurut Muzani, Partai Gerindra akan terus berkomunikasi dengan empat partai lainnya mesti secara resmi tak lagi berada dalam satu koalisi.

Keempat partai tersebut yakni PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

Baca: Wakil Ketua DPP PAN Sebut Jika Partainya Siap Menyeberang ke Koalisi Pemerintah

Di sisi lain kelima sekjen parpol telah menyepakati pembentukan kaukus yang bertujuan sebagai wadah komunikasi politik secara informal.

Muzani mengatakan, melalui kaukus tersebut, partai yang pernah mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga dapat membahas langkah-langkah kerja sama di berbagai forum.

Ia mencontohkan misalnya kerja sama antarpartai politik di dalam parlemen.

"Yang pasti kami semua akan terus berkomunikasi dalam suasana kekeluargaan yang sudah terbentuk dengan baik dalam suasana keguyuban," kata Muzani.