Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidang beragenda pembacaan tuntutan terhadap Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi, terdakwa kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Rabu (17/7/2019) sore terpaksa ditunda.

Hal ini karena ruang sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu mati lampu sekitar pukul 16.15 WIB.

Akhirnya, majelis hakim memutuskan menunda untuk sementara waktu sidang beragenda pembacaan tuntutan itu.

Semula, majelis hakim sempat menunggu sekitar 15 menit agar lampu menyala.

Namun, lampu di ruang sidang tidak kunjung menyala, sehingga persidangan terpaksa ditunda.

"(Sidang,-red) ditunda dulu," ujar ketua majelis hakim perkara suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Baca: Joko Widodo Sebut 4 Daerah di Indonesia Sudah Siap Dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Baca: TGB Dianugerahi Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha

Baca: Fakta dan Perkembangan Kasus Adegan Mesum Dua PNS di Simalungun yang Viral

Baca: Biaya Sekolah Mikhayla Setengah Miliar, Nia Ramadhani Emosi Dengar Cita-cita Putri Ardi Bakrie

Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim), nonaktif Haris Hasanudin, memberi suap Rp 255 juta kepada mantan Ketua Umum PPP, Muchamad Romahurmuziy.

Uang ratusan juta diduga diberikan Haris kepada Romahurmuziy untuk mengintervensi proses pengangkatan sebagai kepala Kanwil Kemenag Jatim.

Proses pengangkatan Haris dalam jabatan itu sempat terkendala lantaran pernah mendapatkan sanksi disiplin selama 1 tahun pada 2016.

Secara keseluruhan, Haris memberikan Romahurmuziy uang Rp 255 juta dalam dua kali pemberian. Pemberian pertama pada 6 Januari 2018 di rumah Romahurmuziy Rp 5 juta sebagai komitmen awal.

Setelah itu, diberikan pemberian kedua Rp 250 juta pada 6 Februari.

Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin, menteri agama turut disebut dalam dakwaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanudin.

Dalam dakwaan disebutkan Lukman turut menerima uang sebesar Rp70 juta yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp 50 juta dan Rp 20 juta.

Sedangkan, Muafaq Wirahadi didakwa telah menyuap anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Muhammad ‎Romahurmuziy sebesar Rpr91,4 juta.

Menurut JPU pada KPK, uang suap itu diberikan Muafaq Wirahadi agar Romi dapat membantunya mendapatkan jabatan atau posisi sebagai kepala Kantor Kemenang Gresik.