Tribun

Perkara Editan Foto Caleg DPD NTB Evi Apita Jadi Lebih Cantik, Hakim MK: Menarik Sekali Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Sugiyarto
Perkara Editan Foto Caleg DPD NTB Evi Apita Jadi Lebih Cantik, Hakim MK: Menarik Sekali Ini
Capture Youtube /Kolase Tribunnews.com
Evi Apita Maya 

Padahal dalam ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 3 Tahun 2018, objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.

"Dalil Pemohon bertentangan dengan dalil pokok permohonan. Permohonan harus menguraikan pokok permohonan yang jelas," tutur Rio dalam persidangan.

Terhadap dalil Pemohon soal editan pasfoto berlebihan, yang diduga merupakan foto lama lebih dari enam bulan sebelum pendaftaran atau setidak-tidaknya foto editan yang melampaui batas kewajaran.

KPU dalam jawabannya menolak dalil Pemohon di dalam perbaikan permohonan, karena Termohon telah melakukan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPU NTB pada tanggal 11 Juli 2018 telah menerima pendaftaran atas nama Evi Apita Maya. Salah satu dokumen yang diterima ialah pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.

Setelah memvalidasi dokumen daftar calon sementara (DCS), pada tanggal 30 Agustus 2018, KPU melemparkan dokumen-dokumen tersebut ke publik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan terhadap peserta Pemilu DPD NTB.

Namun, mereka tak mendapat satupun keberatan, sanggahan atau sejenisnya dari publik. Apalagi hal yang menyangkut pasfoto calon anggota DPD nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya.

"Tidak ada satupun tanggapan dan masukan yang diterima KPU NTB. Apalagi terkait foto nomor urut 26," ungkap Rio.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengatakan foto peserta Pemilu yang dipilih untuk dipakai dalam alat peraga kampanye ataupun surat suara, sepenuhnya adalah kewenangan peserta Pemilu yang bersangkutan.

Sebab tak ada ketentuan yang mewajibkan pilihan pasfoto dari peserta Pemilu harus disetujui oleh peserta Pemilu lainnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas