Dan selama setahun itu pula mereka bekerja keras memberikan klarifikasi atas narasi kecurangan yang dibangun oleh Partai Gerindra. Itu belum termasuk tuduhan kecurangan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Selama satu tahun kita meyakinkan harus memilih Jokowi-Ma'ruf Amin, walau kita berhadapan dengan begitu banyak narasi politik termasuk narasi kecurangan," ujarnya.

Maman menyayangkan jika segala jerih payah para kader dan relawan itu dicederai dengan sikap akomodasi yang diberikan presiden terpilih.

"Tiba tiba, semuanya itu seolah-olah diakhiri 'oh iya masuk aja'," kata Maman.

"Politik adalah seni segala kemungkinan. Tapi, ini sangat menyakiti teman-teman relawan dan ini agak ganggu demokrasi," sambungnya.

Kata Golkar

Sementara itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Jokowi selaku presiden terpilih akan terbuka menerima masukan Partai Gerindra terkait konsep dan program kerja untuk membantu kemajuan bangsa.

Namun, menurut Ace, Jokowi tidak akan sembarangan menerima program yang akan disodorkan Gerindra.

Sebab, Jokowi sendiri telah memiliki berbagai gagasan dan konsep kerja untuk lima tahun ke depan sebagaimana disampaikan selama masa kampanye. "Kami tidak ingin asal menerima.

Harus ada kesesuaian dengan apa yang kami tawarkan kepada rakyat sehingga kami memenangi Pilpres 2019 ini," ujarnya.

Ace menambahkan, apabila Gerindra memberikan sinyal bergabung dengan koalisi pemerintah, maka hal itu harus dibahas secara bersama-sama oleh Jokowi dan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Sebelumnya, Partai Gerindra telah menyatakan kesiapannya bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi dengan syarat diterimanya pengajuan konsep program kerja.

Bahkan, Gerindra akan menyiapkan kader yang siap bekerja sama dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk lima tahun mendatang.

Meski demikian, Gerindra menampik program dan konsep kerja hingga kesiapan masuknya kader ke pemerintahan Jokowi itu disebut sebagai bagi-bagi kekuasaan atau power sharing.