Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Partai Politik Diminta Serius Buktikan Bagian dari Pemberantasan Korupsi

Rekomendasi Komisi KPK agar Partai Politik tidak mencalonkan orang yang punya rekam jejak kasus korupsi jadi Kepala Daerah dinilai tepat

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Partai Politik Diminta Serius Buktikan Bagian dari Pemberantasan Korupsi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi, Hendrik Rosdinar menilai tepat rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Partai Politik tidak mencalonkan orang yang punya rekam jejak kasus korupsi jadi Kepala Daerah.

Partai politik menurut Hendrik Rosdinar harus serius membuktikan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi.

Untuk itu partai politik harus memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang bebas korupsi.

Baca: Jokowi Persilakan Anaknya Ikut Pilkada, Gibran: Bapak dan Ibu Tidak Pernah Memaksa

Baca: Pansel Diminta Tidak Loloskan Calon Pimpinan KPK yang Belum Laporkan LHKPN

Baca: Siswa SMA Kabur dan Tak Mau Tanggung Jawab Setelah Cabuli Mahasiswi Sampai Punya Anak

Baca: Aksi Heroik Satgas Tinombala, Gunakan Helikopter Demi Selamatkan Ibu yang Hendak Melahirkan

"Rekomendasi KPK sudah tepat. Partai politik harus memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang bebas korupsi," kata Manajer Advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) kepada Tribunnews.com, Minggu (28/7/2019).

Hendrik Rosdinar menegaskan, memilih calon kepala daerah yang bersih adalah bukti nyata.

"Jika parpol tetap mencalonkan seseorang dengan rekam jejak korupsi, maka artinya parpol belum menjadi bagian dari pemberantasan korupsi," tegasnya.

BERITA REKOMENDASI

Menurut dia, Parpol tidak bisa membiarkan koruptor berkembang biak di dalam tubuhnya.

Karena itu dia tegaskan, mencalonkan seseorang yang bersih dan tidak memiliki rekam jejak korupsi akan memberikan kontribusi signifikan.

"Bukan solusi satu-satunya, tetapi memiliki peran penting karena terkait dengan kepemimpinan puncak di daerah," ucapnya.

Jika perlu, imbuh dia, KPK, DPR, Presiden, KPU dapat menyepakati kebijakan lebih teknis untuk mencegah calon kepala daerah yang pernah terlibat korupsi tidak bisa mencalonkan diri.

Sekalipun telah menjalani masa hukumannya.


Kasus penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil menunjukkan hukuman pidana bukan solusi karena tidak menimbulkan efek jera.

Harapan ini sebenarya juga perlu disematkan kepada Mahkamah Agung.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas