Sebab, bagi Gerindra, membantu pemerintahan Jokowi tidak harus dengan bagi-bagi jabatan.

"Jangan sampai khawatir dengan adanya kita (Gerindra), kemudian seolah-olah kita akan mengambil jabatan siapa dan sebagainya di pemerintahan. Buat kita membangun negeri tidak harus dengan jabatan," ujar dia.

Mega lebih enjoy Gerindra

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research Center (SMRC), Djayadi Hanan mengatakan pertemuan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi pertanda Gerindra serius untuk masuk menjadi bagian dari koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi kata dia, jika benar-benar Gerindra ingin memperoleh kursi Ketua MPR RI.

"Gerindra memang perlu masuk ke koalisi Jokowi jika ingin menjadi ketua MPR. Karena tanpa bergabung ke kubu Jokowi, penentuan pimpinan MPR akan ditentukan melalui paket. Itu berarti koalisi Jokowi akan satu paket tanpa Gerindra," jelas pengamat politik dari Universitas Paramadina ini pekan lalu.

Selain itu kemungkinan dapat tambahan kursi di kabinet tentu lebih menguntungkan bagi Gerindra ke depannya.

Selain itu dia melihat, pertemuan Megawati dengan Prabowo menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memberikan sinyal kuat akan menerima bila Gerindra bergabung di koalisi Jokowi.

"Saat yang sama, PDI Perjuangan atau Megawati tampaknya menunjukkan sikap bahwa Gerindra dianggap lebih diprioritaskan dibanding PAN dan Demokrat untuk bergabung," jelas Djayadi Hanan.

Dia memperkirakan, alasannya Gerindra lebih dinilai PDI Perjuangan konsisten sikapnya dibandingkan PAN.

"Sementara dengan Demokrat, PDI Perjuangan mungkin segan untuk memberikan panggung bagi AHY kalau bergabung dengan Jokowi," ucap Djayadi Hanan.

Dari luar koalisi

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa saja diisi oleh kader di luar partai politik pendukung mereka pada Pilpres 2019.

Sebab, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.