”Salah satu indikator utama yang menjadi parameter kinerja koperasi yakni melalui program sertifikasi NIK. Sejak tahun 2015 sampai  Juni 2019, koperasi yang  bersertifikat NIK terus meningkat,” kata Rully.

Terdapat lima provinsi dengan capaian koperasai tertinggi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 73,99%, Provinsi Sumatera Barat  60,67 persen, Bali  52,84 persen, Jawa Timur  50,79 persen dan Kepulauan Bangka Belitung 47,98 persen.  Provinsi dengan capaian di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 22,67 persen adalah Provinsi Jabar, NTB, Kalsel, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jateng, DKI Jakarta, Lampung dan Riau.  

Reformasi Total Koperasi pada dasarnya mendorong koperasi untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam lingkungan yang dinamis. Insan koperasi disiapkan untuk memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi untuk menata organisasi dan strategi usahanya.

Dalam pesan Menteri Puspayoga dalam Harkopnas ke-72 tahun ini sangat tegas mengajak koperasi memiliki kesiapan dan bekal sumber daya yang andal. Penggunaan teknologi dalam strategi bisnis hanyalah salah satu cara untuk mencapai kemajuan, namun kesiapan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk bergerak maju.

Pemerintah sangat mendukung koperasi sebab peran koperasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat  besar. Koperasi diakui sebagai salah satu penggerak pembangunan nasional. Terlebih lagi, koperasi merupakan amanat UUD 1945.

Pemerintah menyediakan ruang berkembang bagi koperasi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk program maupun regulasi. Sasaran akhir dari kemajuan koperasi adalah pemerataan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.