TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Para demonstran yang terlibat aksi solidaritas di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019) menyampaikan tuntutan terhadap situasi yang menimpa para mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani yang ikut dalam mediasi dengan pendemo menyampaikan, para pendemo menuntut ada permintaan maaf terhadap perlakuan mahasiswa Papua dari sejumlah oknum di Jawa Timur yang disebut mereka rasis.

Setelah kerusuhan pecah di Manokwari, sejumlah pendekatan terhadap pendemo memang dilakukan oleh berbagai pihak.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menjadi salah satu yang terlibat dalam upaya pendekatan dengan massa di Manokwari.

Baca: Kronologis dan Duduk Perkara Dugaan Persekusi Mahasiswa Papua di Jatim hingga Kerusuhan di Manokwari

Baca: Massa Juga Beraksi di Kota Sorong, Mobil Dibakar

Kepada Kompas TV, Mohamad Lakotani menyampaikan, pertemuan dengan massa pendemo baru saja selesai dilakukan pada Senin siang.

Para pendemo sudah menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka.

"Jadi memang pemicunya adalah adanya statement dari sejumlah oknum di Surabaya dan Malang," kata Lakotani.

Para pendemo menganggap, apa yang terjadi di Surabaya dan Malang tidak bisa mereka terima karena bersifat rasis.

Lakotani sudah menyampaikan tuntutan para pendemo tersebut kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Setelah pertemuan itu saya sudah mengomunikasikan apa yag menjadi tuntutan para pendemo dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, dan meminta Ibu Gubernur untuk menindaklanjuti sejumlah tuntutan itu," kata Lakotani.

"Pada prinsipnya Ibu Gubernur setuju, yang penting bagaimana situasinya bisa dikendalikan," lanjuta Lakotani.

Lakotani menekankan, tuntutannya secara spesifik adalah permintaan maaf dari oknum yang mengeluarkan statement yang berbau rasis terhadap mahasiswa Papua atas sejumlah insiden yang terjadi di Surabaya dan Malang.

"Itu yang segera ditindaklanjuti. Selain permintaan maaf, ada persoalan lain yang masih kami bahas secara teknis," kata Lakotani.

Lakotani mengakui, situasi Senin siang sempat memanas tak terkendali.

"Setelah komunikasi dengan pendemo, situasinya bisa dikendalikan. Saat ini sedang cooling down, situasi semakin kondusif. Mohon doa dan dukungannya," kata Lakotani.

Lakotani menyampaika bawha sejak Senin siang, sebagian pendemo sudah mulai bubar, sebagian memang masih ada lokasi.

"Kita harapkan ada rilis dari Ibu Gubernur terkait ini yang bisa mewakli Kota Malang dan Surabaya, juga oknum-oknum tertentu, ormas-ormas baik di Surabaya maupun Malang yang melontarkan statement yang berbau rasis. Mudahan situasinya akan terus kondusif," kata Lakotani.

Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan itu.

"Ibu Gubernur juga memberi garansi kepada saya untuk bisa membantu secara maksimal apa yang bisa beliau bantu," kata Lakotani. "Saya masih terus memantau situasi di lapangan bersama Kapolda dan Pangdam. Mudahan hari ini situasinya bisa kita normalkan kembali," lanjut Lakotani.

Sementara itu, seperti diberitakan Kompas.com, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menelepon Gubernur Papua untuk meminta maaf terkait kejadian di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, yang memicu kerusuhan di Manokwari.

"Kami telepon Gubernur Papua, mohon maaf. Sama sekali itu bukan suara Jatim. Harus bedakan letupan bersifat personal dengan apa yang menjadi komiten Jatim," kata Khofifah dalam jumpa pers bersama Kapolri Jenderal TNI Tito Karnavian.

Baca: Bukan Hanya Cepat, Fadli Sarankan Pemerintah Tepat Selesaikan Kerusuhan Manokwari

Terkait berbagai protes di Papua, Polda Jawa Timur memastikan tidak ada tindakan penangkapan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang. Para mahasiswa asal Papua tersebut hanya mendapatkan pengamanan dari polisi dalam kondisi tertentu.

"Di Surabaya, kami justru mengamankan mahasiswa Papua karena jika tidak, akan diserang oleh massa ormas yang kondisinya sudah terprovokasi," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera seperti dilansir dari artikel Kompas.com berjudul "Wagub Papua Barat: Pendemo Meminta Oknum yang Mengeluarkan Pernyataan Rasis Minta Maaf"

Pernyataan gubernur Papua

Hal senada dikemukakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

Dia juga meminta Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko untuk mencabut pernyataannya soal wacana memulangkan masyarakat asal Papua dari Kota Malang usai kericuhan tanggal 15 Agustus 2019 lalu yang melibatkan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Malang yang memperingati 57 tahun perjanjian New York.

Selain itu Dominggus juga meminta Sofyan Edi untuk meminta maaf kepada rakyat Papua.

“Bagi saya pernyataan Bapak Wakil Walikota Malang untuk meminta masyarakat Papua pulang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya pernyataan itu dicabut dan beliau meminta maaf kepada rakyat Papua,” ucap Dominggus saat dihubungi awak media, Senin (19/8/2019) seperti dilansir Tribunnews.com.

Baca: Gubernur Papua Barat Tuntut Wakil Walikota Malang Minta Maaf

Menurut Dominggus, Sofyan Edi sebagai pejabat pemerintah daerah tak seharusnya melontarkan pernyataan tersebut.

Karena baginya masyarakat Papua, khususnya mahasiswa asal Papua sebagai bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menuntut ilmu di mana pun.

Dominggus juga menyatakan dirinya siap diajak berdiskusi dengan pemerintah daerah Malang dan Jawa Timur untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Dengan adanya masalah tersebut seharusnya saya, Gubernur Papua, dan Gubernur Jawa Timur diajak berdiskusi dan difasilitasi menyelesaikan masalah secara arif dan bijaksana. Bukan malah membuat pernyataan yang tak seharusnya,” pungkas Dominggus.

Seperti diketahui kejadian di Malang dan dugaan upaya persekusi serta rasisme di Surabaya, Jawa Timur menyulut aksi unjuk rasa yang juga berakhir rusuh di Manokwari, Papua Barat hari ini.

Akibat kerusuhan itu Gedung DPRD Papua Barat dibakar oleh massa.

Dominggus memastikan kondisi di wilayah Manokwari dapat dikendalikan bersama Panglima Daerah Militer dan Kapolda setempat.