Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma terus diisukan masuk bursa calon menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia juga didorong-dorong maju menjadi kandidat di Pilkada DKI mendatang.

Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, jabatan menteri merupakan kewenangan Presiden.

"Menteri itu dari Pak Presiden yang punya hak prerogatif dan kemudian Ketua PDIP Ibu Mega. Nah bagaimana tinggal kita lihat pembicaraan-pembicaraannya tunggu aja nanti," kata Hasto, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).

Hasto menyatakan partainya menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai sosok Risma layak atau tidak menjadi menteri.

Ia juga menyebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengakui keberhasilan Risma saat memimpin Kota Surabaya selama hampir 2 periode.

Baca: Gubernur Lukas Enembe: Kenapa Tak Terjunkan Banser untuk Bela Mahasiswa Papua yang Dipersekusi

"Itu masyarakat yang menilai nanti. Parpol kan mendengarkan bagaimana suara rakyat, dan parpol kemudian mencalonkan setelah kami masukan dalam struktur," kata Hasto.

"Kami lakukan survei dan kami lakukan pemetaan terhadap kualifikasi pada parpol. Tapi kan penilaian masyarakat kan bagus di Surabaya. Ibu Mega juga menilai Ibu Risma bagus di Surabaya," ujarnya lagi.

Baca: Pria Ini Pingsan dan Meninggal Dunia Usai Bertengkar dan Mengejar Pacarnya yang Kabur

Terkait upaya mendorong Risma maju di Pilkada DKI 2024, Hasto menilai hal itu masih perlu dibahas dengan parpol koalisi.

PDI Perjuangan, kata Hasto, akan menyiapkan calon pemimpin terbaik untuk maju di pilkada.

"Nantilah, Pilkada DKI kan masih 2024. Pilkada DKI masih sangat lama, karena pilkada kan hanya ada di tahun 2020 kemudian 2024. Kan berdasarkan UU Pilkadanya kita sudah komit," jelasnya.