TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai penganggaran pin emas bagi anggota DPR RI yang terpilih hanya sebuah modus untuk memboroskan uang negara.

Demikian disampaikan pengamat dari Formappi, Made Leo menggapi pengadaan pin emas DPR tersebut kepada Tribunnews.com, Senin (26/8/2019).

"Saya melihat penganggaran pin ini hanya sebuah modus untuk memboroskan uang negara. Coba perhatikan, berdasarkan HPS anggarannya cukup hanya Rp 4,5 miliar sementara pagu anggarannya dialokasikan Rp 5,5 miliar," ujar Made Leo.

Ia juga mempertanyakan, kenapa pin itu harus terbuat dari emas?

"Dari bahan kuningan kan bisa. Ini akan terjadi penghematan signifikan," kritik Made Leo.

Baca: Elite NasDem: Pin Emas Ditolak, Tapi Penambahan Kursi MPR Disetujui

Baca: Kritik Pegiat Antikorupsi soal Pengadaan Pin Emas Anggota DPR: Pemborosan Anggaran

Selain itu juga menurut dia, tidak ada relevansinya kinerja DPR dengan pin emas.

"Kinerja DPR tidak bisa dinilai dari Pin, tetapi sejauh mana DPR mampu melakukan fungsi-fungsinya dengan baik," tegas Made Leo.

Oleh karena itu, imbuh dia, penganggaran untuk membeli pin emas harus dibatalkan.

Kata Elite NasDem

Politisi NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai perlu anggota DPR RI yang terpilih mendapat pin emas.

"Pin DPR untuk wakil rakyat perlu, karena itu merupakan salah satu identitas juga," ujar Ketua DPP NasDem ini kepada Tribunnews.com, Senin (26/8/2019).

Anggota DPR RI ini juga menganggap relatif tidak terlalu mahal juga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan pin emas tersebut.

"Soal terbuat dari apa dan berapa harganya itu relatif lah. Kalau beratnya 5 gram dan Prosentasenya cuma 18 karat saya kira harga berikut ongkos satu unit paling mahal 3.000.000 an," jelas Irma.

"Kalau satu anggota dapat 2 unit, maka total biaya per anggota Rp 6.000.000, berarti untuk 560 anggota seharusnya anggaran yg dibutuhkan kurang lebih hanya RP3,6 miliar," tambahnya.