TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Emil Salim, mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di era Orde Baru meminta Presiden Joko Widodo bisa menerima kritik dan saran  terkait rencana  perpindahan ibu kota yang menuai pro kontra di masyarakat.

“Saya berposisi demikian, alasan pindah ibu kota menurut Bappenas saya anggap keliru. Maka saya merasa perlu untuk memohon pada Presiden mendengar pandangan lain,” katanya, Rabu  (28/8/2019).

Menurut dia, saran dan kritik yang disampaikan pihak luar terhadap pemerintah, jangan diinterpretasikan sebagai upaya menentang pemerintahan.

“Kalau ada beda pendapat dengan Bappenas, bukan berarti menentang pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, apapun program pemerintah harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi negara dan rakyat.

"Seorang presiden memang mesti mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang ambisi politik," katanya.

Baca: Emil Salim Sedih Mendengar Usulan Bappenas soal Pemindahan Ibu Kota

Menurut dia, kalau sebuah kebijakan dinilai tidak rasional dan malah membuat kondisi negara semakin buruk, sudah maklum bagi Presiden menerima masukan itu.

Emil menambahkan, respons pemimpin dalam menanggapi kritik dinilai bisa menjadi salah satu ukuran untuk mendukung perkembangan bangsa dan negara ini.

Ia lalu membandingkan bagaimana Soeharto dengan legowo menerima kritik para ekonom mengenai kondisi perekonomian saat itu.

Dia bercerita, suatu ketika di hadapan sidang DPR, Soeharto mengeluarkan janji politik untuk tidak melakukan devaluasi rupiah.

“Semua tepuk tangan namun, akibat janji tersebut berimbas pada menciutnya devisa negara. Nilai tukar rupiah tidak realistis. Salah satu jalan keluarnya rupiah harus dievaluasi," katanya.

Sayangnya, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan tidak ada yang berani mengambil jalan devaluasi karena janji Soeharto di hadapan DPR itu.

Setelah menerima masukan sejumlah ekonom, mantan Presiden Soeharto menandatangani mencabut larangan devaluasi.

"Devaluasi dijalankan rupiah selamat, ekonomi selamat,” papar Emil.