Selalu Dapat Pembelaan, Legislator PKB Curiga KPK Bayar NGO
Ia menyatakan selama ini banyak LSM dan lembaga non-pemerintah (NGO) yang selalu mendukung KPK.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat gabungan dengan para mitra kerja, Senin (2/9/2019).
Satu di antaranya yakni dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rapat hari ini membahas pagu anggaran mitra kerja untuk tahun anggaran 2020.
Dalam rapat tersebut, muncul pertanyaan dari anggota Komisi III DPR RI f-PKB, Anwar Rachman.
Ia menyatakan selama ini banyak LSM dan lembaga non-pemerintah (NGO) yang selalu mendukung KPK.
Baca: Kecelakaan Maut di Cipularang: Mobil Terbakar, 6 Meninggal Hingga 2 Pelat Nomor Mobil yang Terlibat
Anwar pun mempertanyakan adanya anggaran khusus untuk NGO.
"Untuk KPK, yang kita pertanyakan selama ini KPK dalam ada beberapa masalah yang berkaitan dengan publik selalu NGO yang tampil, apakah NGO ini dianggarkan di dalam atau bagaimana, biayanya itu bagaimana," tanya Anwar.
"Ada beberapa NGO kemudian menggerakkan dukungan dari massa atau apa, ini tentunya apakah dianggarkan atau tidak di dalam, kalau masuk anggaran di pos apa," sambung Anwar.
Kemudian, pihak KPK yang diwakili oleh wakilnya, Laode M Syarif.
Baca: Sudah 13 Tahun TKW Ranti Ratnaningsih Hilang Kontak di Qatar
Ia menyatakan dengan tegas KPK tidak pernah membayar LSM ataupun NGO bahkan tokoh bangsa sekalipun untuk bekerja sama atau mendukung mereka.
"Tidak sama sekali. Tidak ada. Dan juga jangan kita menghina NGO. Kalau ibu wakil presiden datang ke KPK, enggak dibayarin itu. KH Saiq Aqil itu tidak dibayarin KPK kalau dia datang dukung KPK. NGO yang datang ke KPK itu akibat panggilan hati tidak dibayar satu peser pun dari duit KPK," tegas Laode.
Laode pun meminta agar dukungan dari LSM atau NGO hingga para tokoh untuk KPK tidak direndahkan.
Baca: Pencuri Motor yang Diamuk Warga di Bandar Lampung Tewas di Rumah Sakit
Ia juga sempat menyindir soal aksi-aksi yang kerap digelar untuk mengkritik KPK.
"Kita tidak pernah mau membayar orang untuk datang ke KPK. Yang perlu dipertanyakan itu yang kirim-kirim bus itu yang orangnya nggak tahu apa yang diomongin. Sampai 6-7 bus depan KPK. Nah itu yang dibayar. Kalau yang lain, para tokoh bangsa jangan juga kita rendahkan," pungkasnya.
