Dalam pernyataannya saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019), Jokowi mengaku menolak sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK yang diusulkan DPR. 

Secara jelas, Jokowi menyebutkan ada empat poin yang ia tolak.

Pertama, Jokowi tidak setuju jika KPK harus mendapatkan izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

Kedua, ia tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan keajsaan saja.

Ketiga, Jokowi tidak setuju KPk harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan.

Terakhir, ia tidak setuju pengelolaan LHKPN dikeluarkan dari KPK dan diberikan kepada kementerian/lembaga lain

13 September, Tiga Pimpinan KP Serahkan Mandat

Kecewa dengan bergulirnya revisi UU KPK, Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua Saut Situmorang dan La Ode pada Jumat (13/9/2019). 

"Dengan berat hati ini Jumat 13 Desember kami menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK ke bapak Presiden."

"Kami menunggu perintah apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai Desember."

"Kami menunggu perintah itu, mudah-mudahan kami diajak bicara Presiden," ujar dia.

16 September, DPR dan Pemerintah Sepakati 7 Poin Perubahan dalam RUU KPK

DPR dan Pemerintah menyepakati tujuh perubahan dalam revisi UU KPK.