Mahfud MD: Melarang Praktik Politik Dinasti, Menghambat HAM
Mahfud MD menilai politik dinasti sulit dihindari karena muncul melalui proses politik.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinasti politik kini tengah ramai dibicarakan. Terlebih keluarga Presiden Jokowi diprediksi bakal mengarah ke sana. Ini karena ada dua anggota keluarga Jokowi yang menyatakan diri terjun ke dunia politik.
Pertama ada anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang maju jadi calon walikota Solo dan kedua, menantu Jokowi sendiri, Bobby Nasution yang maju jadi walikota Medan.
Gibran Senin (23/9/2019) kemarin, mendaftarkan diri sebagai anggota PDIP Solo. Ayah dari Jan Ethes ini disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada Solo.
Soal Bobby akan mengikuti Pilwalkot di Medan, belum diketahui partai mana yang bakal akan dia gunakan.
Bobby kabarnya sudah bersilaturahmi ke beberapa partai politik. Perjalanan karir politik Gibran dan Bobby masih panjang, terlebih usia mereka tergolong muda.
Baca: Anggota BPK RI Rizal Djalil Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek Air Kementerian PUPR
Menyikapi ini, Mahfud MD menilai politik dinasti sulit dihindari karena muncul melalui proses politik.
Baca: Penumpang Lion Air Ngamuk karena Penerbangan Delay Akibat Kabut Asap
"Potret kami sampai 2024, politik dinasti sulit dihabiskan atau dihindari karena muncul melalui proses politik," kata dia di paparan prediksi : Menatap Indonesia Masa Depan, Rabu (25/9/2019) di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan.
Mahfud MD mengatakan, jika politik dinasti dilarang, malah bisa menghambat Hak Asasi Manusia (HAM).
Mahfud beralasan ada orang yang ingin maju untuk memperbaiki kinerja orang tua, maupun untuk membuktikan kinerja keluarga mereka tak boleh dihalangi.