Menurut Wiranto upaya mengacaukan pelantikan presiden merupakan bentuk pencorengan terhadap demokrasi di Indonesia.

Baca: Api Menyala dan Asap Hitam Membumbung di Sekitar Gedung DPR RI

Menurutnya pemilihan presiden yang panjang sudah berakhir ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pemilu 2019.

“Kita kan sudah bersusah payah, sudah berusaha agar proses pemilu lancar dari awal, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tertinggi sudah memutuskan hasilnya,” katanya.

“Kemudian kewajiban kita melantik presiden dan DPR terpilih yang merupakan tugas kita semua sebagai marwah demokrasi Indonesia. Kalau itu dijalankan demokrasi Indonesia akan mendapat penghargaan tinggi,” tambahnya.

Upaya hambat pelantikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajaranya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.

Presiden telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.

"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ujarnya.

Baca: Tuntut Agus Rahardjo Cs Mundur, Massa PMII Kembali Lempari Gedung KPK Dengan Telur Ayam

Baca: Hal Menarik Saat Semen Padang Taklukkan PSM Makassar 2-1: Zulham Zamrun Jadi Kiper

Baca: Hal Menarik Saat Semen Padang Taklukkan PSM Makassar 2-1: Zulham Zamrun Jadi Kiper

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kemudian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.

Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan disetiap daerah perlu dilakukan dengan baik, apalagi pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung pelantikan Jokowi dan Mar'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden.

"Ya relatively bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," tuturnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.