TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menjenguk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Zulkifli Hasan menuturkan kondisi Wiranto membaik dan mulai belajar berdiri dan duduk.

"Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menengok langsung, berjumpa dengan Pak Wir, bersalaman. Menurut saya bicaranya sudah pulih. Terang, jelas," tutur Zulkifli setelah menjenguk Wiranto.

Zulkifli Hasan memperkirakan kondisi kesehatan Wiranto akan pulih dalam satu-dua hari.

Menurut Zulkifli, kondisi fisik Wiranto sudah baik. Zulkifli menuturkan Wiranto mendapat penanganan yang tepat sehingga diharapkan bisa segera pulih.

"Sudah oke. Sudah baik. Pak Wir masih latihan berdiri. Latihan duduk juga," kata Zulkifli.

Baca: Panglima Kodam XIV Hasanuddin Pastikan Kolonel Hendi Dipenjara 14 Hari Usai Sidang Disiplin

Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti juga menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Sabtu (12/10/2019).

Setelah menjenguk Wiranto, La Nyalla merasa prihatin terhadap penyerangan kepada Wiranto di Pandeglang, Banten beberapa hari lalu.

Belajar dari peristiwa tersebut, La Nyalla ingin pengamanan kepada para pejabat ditingkatkan.

"Saya berharap aparat keamanan lebih fokus mengamankan yang seperti ini," ujar La Nyalla.

La Nyalla mengatakan, dia dan jajaran anggota DPD masih mempelajari alasan penyerangan kepada Wiranto.

La Nyalla, yang telah melihat video penyerangan itu, menilai kejadian seperti ini terjadi secara tiba-tiba.

"Kita sedang mempelajari kenapa ini bisa terjadi. Satu hal yang jelas, kalau kita melihat dari videonya, penyerangan itu tiba-tiba. Memang agak lengah," kata mantan ketua umum PSSI tersebut.

Baca: Terduga Teroris Ayah dan Anak yang Ditangkap di Bali Ternyata Bagian dari Jaringan Abu Rara

La Nyalla turut berpendapat soal anggapan kejadian ini direkayasa.

Menurut dia tidak ada menteri yang ingin membuat rekayasa yang membahayakan nyawanya sendiri.

"Saya sangat yakin ini bukan setting-an. Mana ada orang yang mau di-setting untuk ditikam. Apalagi Beliau pejabat tinggi," kata La Nyalla.

Partisipasi Partai Politik

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens merasa prihatin dan marah terhadap kejadian yang menimpa Wiranto.

Menurut dia penikaman kepada Wiranto oleh anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) bukan perkara sederhana.

Oleh karena itu Boni Hargens meminta partai politik untuk ikut terjun melawan tindakan terorisme.

"Saya lebih mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme daripada melihat tragedi yang menimpa Pak Wiranto ini dari aspek keamanan murni," ujar Boni di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Baca: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Bali, Polisi Sebut Miliki Hubungan Dekat dengan Penusuk Wiranto

Boni Hargens mengatakan partai-partai yang masih mengandalkan simbol agama sebagai alat mobilisasi politik harus didorong untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme.

Boni menilai selama ini beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Golkar.

"Partai lain harus lebih serius. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," ucap Boni.

Dia mencontohkan bagaimana di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyonono (SBY) banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi dan lembaga negara lainnya.

Menurut Boni apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu.

Boni tidak bermaksud mencari siapa yang salah dalam peristiwa penyerangan terhadap Wiranto.

Menurut Boni sekarang masalahnya sudah telanjur besar dan serius. Untuk itu diperlukan solusi untuk melawan tindak terorisme.

Baca: Jabatan Dandim Kendari Resmi Dicopot, Kolonel Kav Hendi Suhendi Tegar Sang Istri Tertunduk Menangis

"Kejadian yang menimpa Pak Wiranto mesti menjadi bahan untuk reevaluasi protokol pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden," katanya.

Boni juga mengapresiasi BIN, POLRI dan TNI yang bekerja keras dan selalu konsisten menjaga ideologi Pancasila dan NKRI.

Boni mengapresiasi pemetaan yang komprehensif soal kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun POLRI.

"Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku teror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut," jelas Boni. (Tribun Network/lus/yud)