Meski demikian, PKPI tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lantaran penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga PKPI tak bisa mengintervensi.

"Penyusunan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden. PKPI juga sangat memahami dan menghormati sepenuhnya terkait hal ini," kata Sekjen PKPI, Verry Surya Hendrawan, melalui pesan singkat, Minggu (27/10/2019).

"Kami mendukung susunan jabinet yang telah diumumkan dan mendoakan kelancaran dalam menjalankan tugas," kata Verry, dikutip dari Kompas.com.

Terkait permohonan maaf Presiden Jokowi lantaran tak semua pihak yang mendukung terakomodasi dalam kabinet, Verry menilai, ucapan tersebut tak diarahkan kepada PKPI.

Sebab, Verry menegaskan, PKPI tak kecewa dan terus mendukung Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan.

"Permohonan maaf Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dapat kita maknai sebagai teladan akhlak yang baik.'

"Sebagai pemimpin yang peka, memahami suasana kebatinan para pendukung setia, serta tentu saja merupakan perwujudan sikap santun negarawan," kata dia.

"PKPI akan terus menjadi pendukung pemerintahan lima tahun mendatang, mitra konstruktif dan solutif. Serta menjadi bagian aktif dari pembangunan menuju Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur," lanjut dia.

Jokowi Minta Maaf

Presiden meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Jokowi mengaku tak bisa mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas.

"Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Nur Rohmi Aida)