Inilah tiga partai koalisi yang tidak mendapat satu kursi pun di kabinet. Padahal mereka ikut 'berkeringat' dukung Jokowi di Pilpres 2019.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk kabinet baru bernama Indonesia Maju yang akan membantu pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Susunan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 berisikan 34 menteri dan 12 wakil menteri.

Para 'pembantu' Jokowi telah dilantik secara berurutan pada Rabu (23/10/2019) dan Jumat (25/10/2019).

Para menteri dan wakil menteri ini berasal dari berbagai latar belakang.

Sebut saja pengusaha, profesional, PNS, menteri lama, hingga politisi.

Baca: Blusukan ke Muara Angke, Menteri Edhy Prabowo: Jadikan KKP Tempat Curhat para Nelayan

Baca: Kenang Masa Lalu dengan Susi Pudjiastuti, Eks Suami Ungkap Panggilan Mesra untuk Mantan Menteri KKP

Selain itu, Jokowi juga memberikan beberapa kursi untuk partai pendukungnya di Pilpres 2019 dengan jumlah yang berbeda-beda.

Bahkan Jokowi turut berbagi kursi pada partai yang jelas-jelas menjadi rivalnya saat di Pilpres 2019, yaitu Gerindra.

Namun tak semua partai koalisi Jokowi yang mendapatkan kursi di kabinet.

Setidaknya ada tiga partai yang ikut 'berkeringat' mendukung Jokowi di Pilpres 2019, tapi tidak mendapat kursi di kabinet.

Siapa saja mereka dan apa tanggapannya?

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Di dalam Kabinet Indonesia Maju, tidak satu satu kader Hanura pun yang mendapat kursi menteri.

Padahal di Kabinet Kerja, Hanura mendapat satu kursi menteri yang cukup penting yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan lewat Wiranto.

Bahkan sebelumnya, sudah ada dua kader Hanura yaitu Saleh Husin dan Yuddy Chrisnandi yang dapat jatah menteri.

Namun, mereka terkena perombakan alias resuffle sehingga hanya menyisakan Wiranto.

Terkait tidak adanya menteri atau wakil menteri dari Hanura di Kabinet Indonesia Maju, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Bona Simanjuntak, menyampaikan kekecewaannya.

"Kalau istilah Pak Erick Thohir berkeringat, kami berdarah-darah (saat pilpres)," ujar Bona dalam diskusi bertajuk 'Kabinet Bikin kaget' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Ia juga mengatakan, kadernya belum ikhlas.

"Kalau ikhlas, kader belum. Kami masih menunggu ke depan, masih terus bergulir," ujar dia, dikutip dari Kompas.com.

Meski menyatakan belum ikhlas, Bona menyebut Hanura tetap pada sikapnya tidak akan menjadi oposisi.

"Kalau oposisi kami tidak, kami dukung dari awal," katanya lagi.

Bona juga menyebut, sebetulnya Hanura sudah mengajukan nama-nama SDM unggul yang berasal dari partainya.

"Pasti diajak bicara, ketum pasti diajak bicara. Kemudian bahkan bercanda waktu itu, daftar nama sudah canda-canda biasa."

"Pada dasarnya kami memberikan SDM kami yang luar biasa yang mumpuni kepada Pak Jokowi, tetapi yang ini juga bagian dari pada hak prerogatif beliau," kata Bona.

2. Partai Bulan Bintang (PBB)

Bila Hanura merasa kecewa karena tidak ada kadernya yang jadi menteri atau wakil menteri, lain halnya dengan PBB.

PBB yang ikut membantu Jokowi di Pilpres 2019 mengaku tidak kecewa walau tidak ada satu pun kader PBB di Kabinet Indonesia Maju.

"Kami tidak kecewa, kami tidak bersedih, kami tidak merongrong karena itu adalah hak prerogatif presiden," kata Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noor, saat dihubungi, Minggu (27/10/2019).

Baca: Amien Rais: Kalau 6 Bulan Kabinet Jokowi Tak Bisa Apa-apa, Kita Jewer

Padahal, selain mendukung Jokowi, Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjadi satu orang yang paling 'berkeringat' di Pilpres 2019.

Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf saat menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2019 di MK.

Yusril pun berhasil memenangkan gugatan tersebut.

Ferry menambahkan, sejak awal PBB mendukung dan memercayakan sepenuhnya penyusunan kabinet kepada Presiden Jokowi.

Lagi pula, kata Ferry, PBB tak pernah meminta-minta posisi menteri atau wakil menteri kepada Jokowi saat menyatakan dukungan di Pilpres 2019.

"Intinya, dari awal kami mendukung dan mengusung Pak Jokowi itu kan komitmennya adalah pemenangan Pak Jokowi."

"Dan kami percaya sama beliau untuk periode kedua ini beliau bisa lebih memantapkan dan menyejahterakan Indonesia."

"Itu dulu tujuan kami," ujar Ferry, dikutip dari Kompas.com.

"Di awal, kami tidak pernah menyodorkan nama siapapun. Kecuali kalau diminta kami siap."

"Artinya ketika kami tidak dipilih kami tidak kecewa dan tidak akan melakukan gerakan apapun."

"Kami tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintahan Kabinet Indonesia Maju," lanjut Ferry.

3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Selain dua partai di atas, ada PKPI yang juga tidak mendapatkan satu pun kursi di Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, PKPI telah mempersiapkan sang Ketua Umum, Diaz Hendropriyono untuk mengisi kabinet jilid II andai diminta oleh Jokowi.

Namun, Jokowi ternyata tidak memberikan kursi menteri kepada Diaz atau kader PKPI lainnya.

Meski demikian, PKPI tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lantaran penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga PKPI tak bisa mengintervensi.

"Penyusunan Kabinet adalah hak prerogatif Presiden. PKPI juga sangat memahami dan menghormati sepenuhnya terkait hal ini," kata Sekjen PKPI, Verry Surya Hendrawan, melalui pesan singkat, Minggu (27/10/2019).

"Kami mendukung susunan jabinet yang telah diumumkan dan mendoakan kelancaran dalam menjalankan tugas," kata Verry, dikutip dari Kompas.com.

Terkait permohonan maaf Presiden Jokowi lantaran tak semua pihak yang mendukung terakomodasi dalam kabinet, Verry menilai, ucapan tersebut tak diarahkan kepada PKPI.

Sebab, Verry menegaskan, PKPI tak kecewa dan terus mendukung Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam menjalankan pemerintahan.

"Permohonan maaf Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin dapat kita maknai sebagai teladan akhlak yang baik.'

"Sebagai pemimpin yang peka, memahami suasana kebatinan para pendukung setia, serta tentu saja merupakan perwujudan sikap santun negarawan," kata dia.

"PKPI akan terus menjadi pendukung pemerintahan lima tahun mendatang, mitra konstruktif dan solutif. Serta menjadi bagian aktif dari pembangunan menuju Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur," lanjut dia.

Jokowi Minta Maaf

Presiden meminta maaf jika ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Jokowi mengaku tak bisa mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas.

"Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi.

(Tribunnews.com/Sri Juliati) (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim/Nur Rohmi Aida)