TRIBUNNEWS.COM - Ada kejanggalan dari anggaran yang di Rancangan APBD DKI mulai dari kelengkapan kantor dan alat tulis kantor dengan nilai fantastis mencapai ratusan miliar rupiah yang diajukan dinas pendidikan DKI Jakarta untuk anggaran tahun depan.

Anggota DPRD DKI fraksi Gerindra, Syarif mengungkapkan setelah dilakukan penelitian yang muncul adalah anggaran di pos belanja Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). 

Dianggarkan untuk kebutuhan siswa dan saat dilakukan penginputan yang terjadi adalah munculnya lem aibon. Dilansir dari kanal YouTube KompasTV, Rabu (30/10/2019).

Syarif mengatakan jumlah dari bantuan operasional sekitar Rp 182 miliar dengan dua jenis pembelanjaan yaitu belanja alat laboratorium dan alat tulis kantor (ATK).

Baca: Foto-Foto Keakraban Prabowo Bersama Sri Mulyani Hingga Budi Gunawan Jelang Rapat Bareng Jokowi

Seharga Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon dalam program belanja alat tulis kantor.

"Inilah keberkahan dunia digital di mana masyarakat dapat mengakses berbagai informasi. Jadi, transparansi sudah dimulai saat pembahasan di DPRD," ujarnya.

Karena itu anggaran sementara yang menurut Syarif dengan jumlah cukup tinggi tersebut masih dikatakan wajar dan masih dapat dilakukan koreksi.

Syarif menyebutkan adanya alur anggaran terdiri dari domain eksekutif dan domain DPRD.

Baca: Mantan Gubernur DKI Bang Yos: Aku Kaget Aja, Kok Lem Segitu Anggarannya

Domain eksekutif adalah menyusun anggaran melalui SKPD kemudian disusun yang namanya KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara).

Setelah sebelumnya selesai lalu dilanjutkan menyerahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan persetujuan.

Anggota DPRD ini mengatakan untuk domain yang berlaku sekarang adalah domain pembahasan antara eksekutif dan DPRD dari situlah dilakukan pendalaman untuk mengetahui kelayakan.

"Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mengatakan bahwa ini anggaran tidak pas dianggarkan,"pungkasnya.

Baca: Perluas Layanan, BMW Motorrad Buka Diler Baru di Jakarta Barat

Karena memang anggaran tahun-tahun sebelumnya tidak muncul dengan jumlah besar seperti ini, artinya di sini ada yang janggal.

Dalam posisi sekarang ini dapat dikatakan janggal, sebelumnya harus mencari tahu mengenai histori sebelumnya.

"Jangan-jangan memang dibutuhkan lem aibon tapi tidak dalam jumlah seperti itu, bisa dilakukan pembahasan kembali berapa angka yang layak untuk dilakukan persetujuan bersama dengan DPRD," tambahnya.

(Tribunnews.com/Indah Aprilin Cahyani)