Kalau ada masalah, ya dikoreksi, diperbaiki, bukan diramaikan," pungkasnya.

Adanya kesalahan input anggaran, menurut Anies adalah kesalahan sistem digital.

Diberitakan sebelumnya, sistem penganggaran yang digunakan selama ini dari pemerintahan Ahok-Djarot masih tetap digunakan hingga kini atau dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Namun, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut, sehingga menuai banyak kritikan.

Hal tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta lebih lanjut melakukan pengecekan dari sistem digital tersebut menjadi tetap manual, oleh karenanya ditemukan banyak anggaran janggal yang lolos.

Menurut Anies, sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yaitu sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.

Dilansir dari tayangan Apa Kabar Indonesia YouTube channel Talk Show tvOne, yang diunggah Kamis (31/10/2019)  Anies memberikan keterangannya.

Ia mengatakan sistem e-budgeting memaksa para perencana memasukkan komponen di saat belum tentu sudah ada komponennya, dan kemudian tidak dilakukan pengecekkan.

Menurutnya, sistem tersebut sudah digital namun tidak cukup smart, karena tidak bisa melakukan pengujian atas data yang dimasukkan.

"Sama seperti kalau kita mengisi formulir. Diminta menulis tanggal lahir. Kemudian kita menuliskan 31 Februari. Kalau sistem yang smart, dia akan menolak. Tidak ada 31 Februari.

Tapi, kalau sistem yang tidak smart, apapun dimasukan, direkam. Nah, ini yang terjadi di sistem kita.

Diharuskan memasukkan totalnya, komponennya dibebaskan. Lalu, ketika belum ada komponen, masukkan apa saja di situ," tutur Anies menjelaskan dengan contoh.

Anies juga memberi tahu setelah ia mengetahui kelemahan sistem tersebut, ia hanya melanjutkan mengoreksi.

"Dan ketika kami mengoreksi itu, tidak dengan menyalahkan siapapun. Selama setahun ini kami tidak pernah membicarakan ini.