TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Di saat mayoritas parpol pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin mengalami peningkatan perolehan suara/kursi pada Pemilu 2019 lalu, Partai Golkar justru melempem.

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan perolehan suara dan kursi Golkar merosot dari 14,75%/91 kursi di Pemilu 2014, menjadi 11,71%/85 kursi di Pemilu 2019.

"Bahkan, perolehan suara dan kursi di era Ketua Umum Airlangga Hartarto ini adalah terjeblok dalam sejarah Partai Golkar," ujar Sulthan dalam keterangannya, Selasa (5/11/2019).

Baca: Desember Munas, Zainudin Amali Tegaskan Golkar Jatim Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketua Umum

Baca: Ormas Tri Karya Beri Dukungan untuk Airlangga Hartarto

Menurut dia di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar juga kehilangan tradisi “juara atau runner-up” dalam setiap pemilu dan harus puas menjadi partai yang cuma bisa “finish” di urutan ketiga.

"Perolehan suara/kursi dalam pemilu adalah indikator utama keberhasilan partai, sehingga hal ini tentu akan menjadi catatan dan evaluasi Partai Golkar yang akan datang," ujarnya.

Dikatakan bahwa dalam sejarah kepemimpinan Partai Golkar, tidak ada ketua umum yang bertahan setelah gagal meningkatkan suara/kursi dalam pemilu.

Karena kunci politik elektoral ada di legitimasi rakyat.

"Hal tersebut ditunjukan melalui capaian-capaian politik yang diraih oleh setiap partai politik. Tatkala sebuah partai mengalami kemerosotan maka secara sendirinya ia mengalami delegitimasi oleh rakyat," katanya.

Sulthan mengatakan ruang Pembuktian setiap partai itu ada di momen pemilihan umum (pemilu).

"Dalam hal ini partai Golkar bisa diktaegorikan sebagai salah satu partai yang mengalami delegitimasi tersebut," katanya.

Oleh karena itu, kata Sulthan, sudah sepantasnya partai Golkar melakukan pembenahan menyeluruh melalui forum Munas sebagai pengambil kebijakan tertinggi dalam institusi kepartaian Golkar.

"Agar status Golkar sebagai salah satu partai politik besar tidak rapuh di republik ini," katanya.