Jokowi Anggarkan Pendidikan 2020 Capai Rp 508 T, Fadli Zon Ingatkan Nadiem Makarim
Menanggapi prioritas SDM dalam APBN 2020, Fadli Zon ingatkan Nadiem bahwa pendidikan bukan eksperimen-eksperimen spekulatif.
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Meskipun Nadiem memiliki kesuksesan di bidang lain namun profesi tersebut tidak berkaitan langsung dengan bidang pendidikan.
Fadli Zon pun mengaku dirinya bertanya-tanya soal penunjukan Nadiem sebagai Mendikbud.
Namun ia berharap Nadiem dapat segera memahami masalah yang dihadapi kementeriannya.
Fadli Zon mengatakan, selama ini, dunia pendidikan di Indonesia masih jauh dari adaptif dan dinamis.
Fadli Zon pun menilai jumlah mata kuliah pilihan terlalu sedikit.
Lebih lanjut, Fadli Zon menegaskan pada Nadiem bahwa konsep yang baik dan hebat saja tidak cukup, jika tidak didukung oleh infrastruktur birokrasi yang kompatibel.
Masih dalam akun Twitter pribadinya, Fadli Zon menyebutkan jika harus memilih, dirinya cenderung lebih memprioritaskan reformasi birokrasi daripada mengejar konsep yang canggih-canggih.
Di akhir cuitannya, Fadli menegaskan bahwa dirinya hanya ingin mengingatkan pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pendidikan bukanlah tempat berjudi dan berspekulasi.
Jokowi Sebut Anggaran Pendidikan Dianggarkan Senilai 508 Triliun Rupiah
Jokowi menyebutkan sebagian besar APBN tahun 2020 akan digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut tayangan Kompas TV, Jokowi menegaskan, bidang pendidikan akan memperoleh anggaran senilai 508 triliun Rupiah, Rabu (6/11/2019).
Mengutip dari nasional.kontan.co.id, Jokowi berharap dengan meningkatnya anggaran pendidikan maka tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.
Jokowi menyebutkan, kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar.
Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri.
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.
Dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, pemerintah akan melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 54,6 juta siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah pada 2020 mendatang.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Jokowi melanjutkan, pemerintah akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.
Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
Terakhir, Jokowi menegaskan, pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kontan.co.id/Grace Olivia)
