Menko PMK Janji Perbaiki Gaji Guru Honorer
Kementerian PMK saat ini tengah berbicara dengan Kementerian Keuangan, supaya gaji guru honorer bisa diambil dari alokasi dana pendidikan.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengaku, gaji guru honorer masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.
Ia menyebutkan ada 800.000 guru honorer yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Banyak masalah harus kita tangani bersama antara daerah dan pusat, terutama masalah guru dan honorer," kata Muhadjir dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Muhadjir mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan agar gaji guru honorer tidak hanya diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Baca: Menko PMK: Angka Stunting di Indonesia 27 Persen
Baca: Guru di Flores Bergaji Rp 75 Ribu, Mas Nadiem Harus Fokus Clustering Priority
Sebab, dana yang diambil dari BOS itu dinilai tidak cukup.
Kementerian PMK saat ini tengah berbicara dengan Kementerian Keuangan, supaya gaji guru honorer bisa diambil dari alokasi dana pendidikan.
"Kami sedang bicara dengan Kemenkeu yang memungkinkan guru honorer digaji dari dana alokasi yang diperkirakan untuk pendidikan," ujar Muhadjir.
"Jadi tidak hanya diambilkan dari BOS yang sangat sedikit dan nggak memadai bagi guru honorer," lanjutnya.
Selain bicara soal gaji guru honorer, Muhadjir juga menjanjikan sejumlah program di bidang pendidikan.
Baca: Menko PMK Pastikan Peningkatan Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan
Ke depan, pemerintah akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak hanya untuk siswa SD, SMP, atau SMA, tetapi hingga ke jenjang perkuliahan.
Pemerintah juga berencana menambah jumlah politeknik, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja.
"Ada program pemerintah intervensi siapkan tenaga terampil berkualitas tinggi atau skill labor," katanya.
