Mardani menyebut jika Ahok memilih menjadi pimpinan BUMN, dirinya harus melepas posisinya sebagai kader PDI Perjuangan.

"Kalau mau jalur politik, ya di jalur politik. Jangan di jalur yang lain,” tegas Mardani.

Mardani menyebut hal tersebut harus dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan.

"Intinya ikuti aturan mainnya. Karena aturan main dibuat dalam rangka agar tidak ada conflict of interest."

"Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," jelasnya.

Sebelumnya, kabar Ahok akan pimpin satu BUMN dibenarkan Presiden Jokowi.

Jokowi menyebut publik telah mengetahui kinerja Ahok.

Melansir Kompas.com, Jokowi menyebut Ahok masih dalam proses seleksi.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ditanya mengenai apakah Presiden Jokowi yang mengusulkan Ahok sebagai pimpinan BUMN, ia hanya mengulangi pernyataan sebelumnya.

"Ini kan masih proses seleksi," kata Jokowi.

Mengenai peluang lolosnya Ahok menjadi pimpinan BUMN, Jokowi menyebut menyerahkannya pada Menteri BUMN Erick Thohir.

Jokowi juga tidak mengetahui di posisi BUMN mana Ahok akan ditempatkan jika lolos seleksi.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Jokowi membenarkan ada dua jabatan yang kemungkinan diberikan, ketika ditanya posisi komisaris atau bagian direksi yang akan diberikan kepada Ahok.

"Bisa dua-duanya. Tapi pakai proses seleksi dan masih dalam proses," ujar Jokowi.

(Tribunnews.com/Wahyu Gilang Putranto/Taufik Ismail/Srihandriatmo Malau) (Kompas.com/Ihsanuddin)